Dibayangi Lonjakan Kasus 14 Hari Usai Pilkada, Pemprov Jabar Sediakan Ruang Isolasi Tambahan

- 11 Desember 2020, 22:36 WIB
Ilustrasi penanganan pasien COVID-19
Ilustrasi penanganan pasien COVID-19 /Pixabay/13687374

 

SINARJATENG.COM - Terkendali dan tertib, Masyarakat yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) maupun penyelenggara menerapkan protokol kesehatan dari awal hingga akhir pemungutan suara.

Namun, Satuan Tugas Penanggulangan (Satgas) Covid-19 Jawa Barat tetap mewaspadai potensi kerumunan yang akan terjadi pada tahap pilkada selanjutnya seperti pada proses penghitungan suara.

Satgas menilai penerapan protokol kesehatan pada Pilkada Serentak 2020 di delapan kota kabupaten di Jawa Barat (Jabar) relatif aman.

Baca Juga: Untuk Lindungi Kebijakan Pers, Inggris ajak Indonesia Perangi Pandemi COVID-19

Namun sebagai antisipasi, Satgas Jabar siapkan pusat isolasi tambahan mengingat kapasitas tempat tidur isolasi untuk yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Jawa Barat telah melebihi ambang batas yang ditentukan WHO.

Tempat isolasi tambahan guna menampung antisipasi adanya kasus baru setelah Pilkada Serentak maupun libur panjang akhir tahun.

Juru bicara Satgas Covid-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, berdasarkan pemantauan pihaknya dri beberapa titik TPS di Kabupaten Bandung dan laporan yang diterima Satgas, protokol kesehatan di delapan daerah penyelenggara Pilkada relative tertib. Masyarakat sudah memahami alur sebelum masuk ke TPS. Tidak berbondong-bondong melainkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Baca Juga: Ingin Jalankan Bisnis Kuliner Saat Pandemi? Simak Tipsnya dari Chef Arnold

“Sebelum masuk TPS disediakan tempat cuci tangan, dicek suhu tubuh, kemudian membawa pulpen sendiri dan ada yang diberi sarung tangan serta jaga jarak tentunya semua diterapkan. Tidak ada kerumunan, artinya masyarakat sudah memahami betul soal protocol kesehatan ini,”ujar Daud, Jumat, 11 Desember 2020.

Selain itu, dilihat dari tingkat partisipasi warga pun mencapai 70 persen. Misalnya dari 314 pemilih yang menggunakan hak pilihnya 243 orang, kemudian dari 350 pemilih yang terdaftar yang hadir ke TPS ada 260 orang.

Meski tertib, Daud mengakui pihaknya tidak terbuai begitu saja dan tetap waspada. Dampak pilkada akan dirasa pada hari ketujuh hingga 14 hari kedepan usai pilkada. Pihaknya saat ini tengah memproses tempat isolasi tambahan bekerja sama dengan Satgas Covid-19 pusat.

Baca Juga: Tingkatkan Pengawasan Produk Usaha, Pemkab Batang Tandatangani MoU dengan BPOM

“Mudah-mudahan soal tempat isolasi ini besok kami terima laporannya. Kita terus berupaya agar tempat isolasi tambahan bisa terealisasi sebagai upaya antisipasi kami,”tutur dia.

Selain itu, Daud pun mewaspadai adanya kerumunan usai pemilihan. Namun Daud yakin KPU, paslon dan partai nanti bisa lebih kondusif dibanding pada saat pemilihan kemarin.

“Masyarakat yang datang ke tps relatif tertib, walaupun demikian jangan lengah. Nah tahap selanjutnya kan tidak melibatkan masyarakat. Yang terlibat itu kan paslon, partai dan KPU masa tidak bisa lebih tertib dengan kemarin,” kata dia.

Baca Juga: Pilkades 2020 digelar Serentak, Begini Tanggapan Bupati Ciamis Mengenai Warga yang Terkena COVID-19

Sementara Wakil Divisi Keamanan Satgas C0vid-19 Jabar M Ade Afriandi mengatakan, pihaknya sudah memastikan penerapan protocol kesehatan di beberapa TPS di delapan kota kabupaten sejak Selasa 8 Desember lalu. Senada dengan Daud, Ade pun menilai semua berjalan tertib.

Setelah pencoblosan, pihaknya awasi pengitungan suara, di tahap tersebut memang tidak ada kerumunan, namun ada kekhawatiran aksi dari tim sukses yang keberatan dengan hasil akhir nanti.

“Ya kalau mereka melakukan pelaporan ke bawaslu misalnya ya silakan karena sudah dijamin aturan asal terapkan protocol kesehatan,” ucap dia.

Baca Juga: Pemerintah Tasikmalaya Percepat Pembangunan Rumah Sakit Untuk Darurat COVID-19

Selebihnya, Ade menambahkan, di delapan kota kabupaten penyelenggara pilkada relative tertib tidak ada pelanggaran krusial, namun pelanggaran justru lebih banyak terjadi di ruang public. Warga tidak memakai masker karena mereka lupa, merasa sesak dan karena jarak dekat jadi tidak memerlukan masker.

“Makanya kami dorong pada pengelola kantor atau pelaku usaha untuk sediakan masker dan tetap melayani tipikal warga-warga tersebut,” tutur dia.

Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat angka rata-rata tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan bagi 309 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 berada di atas 89 persen hingga 96 persen.

Baca Juga: Luncurkan Sistem Shop from Home, Uniqlo Ikut Sambut Harbolnas 1212

Adapun protokol kesehatan menjadi penting dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19, sebagaimana hal itu juga menjadi salah satu yang tertuang dalam Peraturan KPU No.6 Tahun 2020 dan No.10 Tahun 2020.

Melihat data yang menunjukkan tingkat rata-rata kepatuhan tersebut sudah cukup baik, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo tetap meminta kepada seluruh unsur yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 untuk tidak cepat puas.

Dalam kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang disiarkan melalui media daring di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Doni mengingatkan bahwa tahapan-tahapan dari penyelenggaraan Pilkada masih berjalan dan belum berakhir.

Baca Juga: Kenali Alergi Olahraga, dari Penyebab Hingga Penanganannya

"Jangan kita puas. Sekali lagi tidak boleh puas dulu. Karena tahapan-tahapan tugas untuk pilkada ini belum berakhir," kata Doni.

Ke depannya menurut Doni masih akan ada beberapa kegiatan penghitungan suara yang juga berpotensi menimbulkan kerumunan. Oleh sebab itu dia mengharapkan agar seluruh unsur tidak lengah sampai batas akhir.

"Hari ini saja, untuk kegiatan penghitungan suara, kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerumunan masih tetap ada. Oleh karenanya jangan lengah jangan kendor," kata Doni.

Baca Juga: Tinjau Bandara Ngurah Rai, Menhub Antisipasi Ledakan Libur Akhir Tahun 2020

Lebih lanjut, Doni juga meminta agar seluruh pihak tidak segan-segan menegur dan mengingatkan kepada siapapun yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik pada penyelenggaraan Pilkada Serentak.

"Selalu cerewet, selalu nyinyir, selalu mengingatkan," kata Doni.

Doni Tegur Pejabat Daerah

Baca Juga: iPhone 12 dan 12 Pro Akan Hadir di Indonesia, Intip Spesifikasinya!

Dalam kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Doni juga mengatakan bahwa pihaknya tidak segan untuk mengingatkan pejabat daerah yang terpantau di wilayahnya tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik saat pelaksanaan pemungutan suara.

"Kami melihat perkembangan dari seluruh provinsi. Ada provinsi dengan tingkat kepatuhan yang rendah, tetapi peringatan yang diberikan petugas juga rendah sekali. Lantas kami menghubungi pejabat terkait," ucap Doni.

Melalui peringatan seperti yang telah dilakukannya tersebut, Doni yakin penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak dapat lebih baik dan ada perubahan untuk keamanan serta keselamatan masyarakat.

Baca Juga: Selain Tiket dan Barang-barang yang disiapkan, Ini yang Harus Dibawa Ketika Ingin Pergi Naik Pesawat

"Kita lihat datanya sudah masuk sepuluh besar. Artinya apa, kalau ada pemberitahuan dan segera ditindaklanjuti maka di lapangan pun ada perubahan", kata Doni. Sebagaimana dikutip dari Pikiran Rakyat berjudul Waspadai Lonjakan 7-14 hari Usai Pilkada, Pemprov Jabar Siapakan Tempat Isolasi Tambahan.

Lebih lanjut, dia juga meminta agar peringatan ada sebelum terjadinya pelanggaran. Sebab, hal itu juga berarti ada kepedulian dari sesama untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Tentunya, kesuksesan dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang aman Covid-19 juga berawal dari kerja keras dari seluruh pihak yang selalu menjaga konsisten dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

Baca Juga: Samsung Rilis Tiga Perangkat Seri Galaxy S21 Pertengahan Januari 2021

"Kerja keras dari semua pihak diharapkan tidak kendor, tidak berhenti sampai dengan sekarang. Begitu ada pelanggaran langsung diingatkan. Jangan tunggu terjadinya pelanggaran. Sebelum ada pelanggaran diawali dengan peringatan-peringatan. Apabila SOP yang telah disusun oleh KPU dilakukan dengan baik. Maka semuanya pasti berjalan dengan baik,” ujarnya.***

Editor: Eko Wahyu Putranto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah