Network
Baca Juga: Permudah Akses Ekspor, Indonesia Remsikan Toko Organic Botanic di Turki
Irmendagri juga mengatur pendirian posko tingkat desa atau kelurahan yang dipimpin kepala desa atau lurah dibantu aparat desa dari TNI/ Polri dan mitra lainnya.
Selain posko, juga diatur sumber anggaran mulai dari sosialisasi dan edukasi, pengadaan posko, 3T (tes-telusur-tindak lanjut), hingga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
“Sementara untuk bantuan kebutuhan hidup dasar, selain dari APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota, juga akan didukung oleh Kementerian BUMN melalui PT. Bulog, Kemensos, Kemenperin, Kementrian Kopersi dan UMKM,” tutur Tito.
Baca Juga: Begini Tanggapan Wamenag Terkait Terbitnya SKB 3 Menteri
Sementara itu, Gubernur Ridwan Kamil juga optimistis pelaksanaan PPKM mikro di Jawa Barat akan berjalan lancar dan efektif. Hal itu karena mengingat Jawa Barat telah memiliki pengalaman sebelumnya.
Dilansir dari Pikiran Rakyat dengan judul Terkait Penetapan Zonasi PPKM Mikro Jawa Barat, Ridwan Kamil Sebut Data Labkesda Lebih Akurat, ia berharap saat PPKM mikro bantuan anggaran dari pemerintah pusat bisa cair dalam waktu cepat agar tidak menghambat kinerja petugas di lapangan.
“Kami mohon pencairan yang dijanjikan bisa dengan prosedur yang cepat karena dari pengalaman ada kemacetan yang akhirnya di lapangan menjadi terkendala,” ujar Ridwan Kamil.***
