Network
SINARJATENG.COM - Sebagaimana aturan PPKM Berbasis Mikro yang telah diinstruksikan pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ikut berikan tanggapannya.
Dalam rakor virtual persiapan PPKM mikro, Ridwan Kamil menyatakan Jawa Barat siap menerapkan PPKM mikro dari 9-22 Februari 2021, Minggu 7 Februari 2021.
Ridwan Kamil juga mengatakan jika 80 persen desa dan kelurahan di Jawa Barat sudah memiliki posko Covid-19.
Baca Juga: Jawa Barat Ikut Tindaklanjuti PPKM Berbasis Mikro
Hal tersebut berati dari sisi kesiapan posko Covid-19 seperti yang diwajibkan dalam PPKM mikro, Jawa Barat dinilai sudah siap hanya tinggal mengejar sisa dua puluh persen yang rata-rata berada di pelosok desa.
“Selama 2020 sudah delapan puluh persen desa/kelurahan di Jabar memiliki posko Covid-19 dan dalam waktu dekat kami akan kejar sisa dua puluh persen yang memang rata-rata di wilayah pelosok desa,” tutur Ridwan Kamil.
Kendati demikian, ia mengatakan dalam penentuan zona data yang menjadi acuan Gubernur adalah data dari Labkesda Jabar, agar lebih mewakili kondisi sebenarnya.
Baca Juga: Sebelum Penangkapan, Masyarakat Telah Laporkan Ridho Rhoma Terkait Kasus Narkoba
“Karena sampai saat ini data harian yang diumumkan pemerintah pusat masih berbeda dengan data sebenarnya dari daerah,” kata Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mencontohkan, dua hari yang lalu pusat mengumumkan kasus positif di Jabar mencapai hampir 4.000 kasus, padahal 3.000 itu kasus lama, 1.000 kasus real. Maka dari itu, Gubernur khawatir penggunaan data pusat ketika diterjemahkan ke zonasi menjadi tidak akurat.
“Izin kami akan membuat peta zona merah, oranye, kuning hijau berdasarkan data real yang kami miliki untuk kami koordinasikan sebagai daftar wilayah yang akan melakukan PPKM secara mikro,” ujar Ridwan Kamil.
Baca Juga: Sambut Imlek di Rumah Saja dengan 6 Rekomendasi Drama China dari Viu
Dalam PPKM mikro Satgas Covid-19 melibatkan TNI/ Polri dalam pelacakan dan penelusuran kontak erat. Sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Jabarprov, Senin, 8 Februari 2021.
“Kami sangat senang mendengar TNI/Polri akan ditugaskan sebagai tim tracing. Mudah-mudahan inilah solusi terbaik dalam mengejar kasus agar turun,” ujar Ridwan Kamil.
Sebagaimana, Mendagri Tito Karnavian telah mengatakan PPKM mikro akan berlangsung 9 -22 Februari 2021 begitu PPKM Tahap II selesai 8 Februari 2021.
Baca Juga: Gedung Muzdalifah jadi Layanan Baru di Asrama Haji Maluku
Maka dalam hal ini, desa/kelurahan akan dibagi menjadi empat zonasi berdasarkan perkembangan kasus. Kemudian di satu RT ada lebih dari 10 rumah terpapar Covid-19 selama tujuh hari terakhir.
Apabila seperti itu, maka Satgas akan menetapkan sebagai zona merah. Sementara zona oranye 6-10 rumah, kuning 1-5 rumah, dan hijau nol kasus.
“Penentuan zonasi ini sudah dilakukan diskusi panjang dengan Satgas,” kata Tito.
Baca Juga: Permudah Akses Ekspor, Indonesia Remsikan Toko Organic Botanic di Turki
Irmendagri juga mengatur pendirian posko tingkat desa atau kelurahan yang dipimpin kepala desa atau lurah dibantu aparat desa dari TNI/ Polri dan mitra lainnya.
Selain posko, juga diatur sumber anggaran mulai dari sosialisasi dan edukasi, pengadaan posko, 3T (tes-telusur-tindak lanjut), hingga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
“Sementara untuk bantuan kebutuhan hidup dasar, selain dari APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota, juga akan didukung oleh Kementerian BUMN melalui PT. Bulog, Kemensos, Kemenperin, Kementrian Kopersi dan UMKM,” tutur Tito.
Baca Juga: Begini Tanggapan Wamenag Terkait Terbitnya SKB 3 Menteri
Sementara itu, Gubernur Ridwan Kamil juga optimistis pelaksanaan PPKM mikro di Jawa Barat akan berjalan lancar dan efektif. Hal itu karena mengingat Jawa Barat telah memiliki pengalaman sebelumnya.
Dilansir dari Pikiran Rakyat dengan judul Terkait Penetapan Zonasi PPKM Mikro Jawa Barat, Ridwan Kamil Sebut Data Labkesda Lebih Akurat, ia berharap saat PPKM mikro bantuan anggaran dari pemerintah pusat bisa cair dalam waktu cepat agar tidak menghambat kinerja petugas di lapangan.
“Kami mohon pencairan yang dijanjikan bisa dengan prosedur yang cepat karena dari pengalaman ada kemacetan yang akhirnya di lapangan menjadi terkendala,” ujar Ridwan Kamil.***
