Network
SINARJATENG.COM - Ahli Pidana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof., Dr. Nur Basuki Minarno, SH, M.Hum menilai hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang telah salah memahami perkara yang ditangani.
Menurutnya, hakim tidak memahami secara keseluruhan perkara yang telah diputus.
Hal itu dikatakannya menanggapi dikabulkannya gugatan praperadilan yang diajukan dua tersangka yang juga residivis yaitu Ridwan Raharjo dan Edy Mas Kukuh, terhadap Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.
Dalam putusan, hakim menyatakan penetapan tersangka Ridwan Raharjo dan Edy Mas Kukuh oleh Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, tidak sah. Alasannya, penyidik dinilai tak dapat menunjukkan bukti baru dan hanya menjadikan alat bukti lama untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka.
"Hakim telah salah memahami perkara karena tak komprehensif. Praperadilan itu bicara proses atau prosedur, bukan kualitas alat bukti. Kalau alat bukti lama masih relevan, ya bisa dipakai," kata Prof. Nur Basuki, Rabu 22 Juni 2022.
Perlu diketahui, kedua tersangka sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen. Penyidikannya kemudian dihentikan berdasarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).
Pihak pelapor yang tak puas, kemudian melakukan upaya hukum dengan menggugat praperadilan SP3 tersebut ke PN Semarang. Saat itu, hakim menyatakan SP3 tidak sah dan penyidik diharuskan melanjutkan penyidikan.
