SINARJATENG.COM - Publik dikejutkan dengan tertangkapnya Mentri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo oleh KPK pada dini hari.
Sebelum OTT, Edhy Prabowo dikenal sebagai menteri dengan pembawaannya yang tegas dan penuh keterbukaan terhadap informasi ekspor hasil laut.
Edhy Prabowo pun sempat menyatakan hal itu saat hadir di Podcast milik Deddy Corbuzier.
Baca Juga: 5 Buku Hits Cocok Temani Waktu Luang di Masa Pandemi
"Kalau ada dibilang saya mementingkan perusahaan saya pikir enggak juga. Kalaupun iya, perusahaan memang harus hidup, dan perusahaan setiap untung harus bayar pajak ke negara 25 persen, dan pajak dividen 15 persen," ungkap Edhy Prabowo saat hadir di podcast YouTube Deddy Corbuzier yang tayang 15 Juli 2020 lalu.
Dalam podcast tersebut, Edhy Prabowo juga membantah soal tudingan dirinya 'memuluskan jalan' sejumlah perusahaan swasta untuk terlibat dalam proyek ekspor hasil perikanan tersebut.
Ia pun menantang sejumah pihak yang menuduhnya menerima dana dari perusahaan swasta dengan melampirkan bukti.
Baca Juga: Siapkan Tenaga Konstruksi yang Andal dan Kompeten, LPJK Jawa Barat Gelar Sertifiksi Tukang Bangunan
"Yang penting saya enggak memberi karpet merah karena dia membayar sesuatu ke saya, dan kalau ada yang merasa itu tunjukkan saja mudah kan," kata Edhy.
Lebih lanjut, Edhy mengaku bahwa posisinya sebagai Menteri KKP yang sedang ia jabat adalah sebuah kesempatan untuk mewujudkan rasa syukur karena sudah diberi kepercayaan.
"Gue dipecat tentara tiba-tiba jadi menteri, makanya gue bilang gue enggak berani jadi menteri. Saya jadi anggota DPR aja saya udah alhamdulillah. ini wujud rasa syukur rasa hormat, maka saya terus all out kerja," ujar politisi Partai Gerindra itu.
Baca Juga: KPK Tangkap Edhy Prabowo, Publik Tagih Janji Prabowo Subianto Jebloskan Kadernya yang Korupsi
Di samping itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga menyampaikan alasannya nekat melenggangkan kebijakan ekspor benih lobster yang sempat ditentang mantan KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti.
Edhy menjelaskan salah satu alasannya memaksimalkan kebijakan ekspor hasil perikanan lantaran ingin mengaitkan potensi keuntungan ekonomi yang bisa menjadi jalan keluar krisis Covid-19.
Baca Juga: Jerawat Ganggu Percaya Dirimu? Berikut 5 Rekomendasi Obat Jerawat yang Ampuh
"Yang penting saya enggak memberi karpet merah karena dia membayar sesuatu ke saya, dan kalau ada yang merasa itu tunjukkan saja mudah kan," kata Edhy.
Lebih lanjut, Edhy mengaku bahwa posisinya sebagai Menteri KKP yang sedang ia jabat adalah sebuah kesempatan untuk mewujudkan rasa syukur karena sudah diberi kepercayaan.
"Gue dipecat tentara tiba-tiba jadi menteri, makanya gue bilang gue enggak berani jadi menteri. Saya jadi anggota DPR aja saya udah alhamdulillah. ini wujud rasa syukur rasa hormat, maka saya terus all out kerja," ujar politisi Partai Gerindra itu.
Baca Juga: Cari Promo Gajian? Serbu Promo Fantastis dari Shopee Gajian Sale!
Di samping itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga menyampaikan alasannya nekat melenggangkan kebijakan ekspor benih lobster yang sempat ditentang mantan KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti.
Dilansir dari Pikiran Rakyat dengan judul Ditangkap KPK, Edhy Prabowo Pernah Singgung Tuduhan 'Muluskan Swasta' di Proyek Ekspor Hasil Laut. Edhy menjelaskan salah satu alasannya memaksimalkan kebijakan ekspor hasil perikanan lantaran ingin mengaitkan potensi keuntungan ekonomi yang bisa menjadi jalan keluar krisis Covid-19.
"Kita sudah menghadapi covid yang begitu dahsyat di dunia. Sektor perikanan sekarang ini menjadi tumpuan dan harapan, dari budidaya sektor ini masih 10 persen belum optimal. Saya kalau dikasih uang 200 triliun saya bisa bangun 100 ribu hektar tambak. Ini kalau satu hektar tambak menyerap 5 keluarga, itu 500.000 KK kali lima, dua setengah juta penyerapan. Orang bisa makan dari situ," ungkap Edhy Prabowo.
Baca Juga: Stigma Negatif Masyarakat Terhadap Tes COVID-19, Jadi Faktor Keengganan Tersendiri
Selain itu, Edhy Prabowo juga mengaku dengan adanya program pengoptimalan budidaya dan ekspor laut, negara akan itu untung besar, sekitar Rp80 triliun.
"Dari segi produktifitas, satu hektar tambak menghasilkan 40 ton per tahun x 100.000, 4 juta ton per tahun, dikali lima dolar per kilo sama dengan 20 milyar dolar setahun. 200 triliun rupiah menjadi 20 miliar dolar setahun berarti kita udah untung 80 triliun," Edhy menjelaskan.***