Network
SINARJATENG.COM - Presiden RI Joko Widodo meminta adanya pengurangan libur dan cuti bersama akhir tahun. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Meski demikian, Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat tetap melakukan antisipasi lonjakan kasus Covid-19 pada masa tersebut sebagaimana dilansir dari Pikiran Rakyat berjudul Libur Panjang Desember 2020 Terancam Dikurangi, Satgas Covid-19 Jabar Tetap Waspada
Ketua Umum Komite Kebijakan Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat terkait hal tersebut pada Rabu, 25 November 2020 ini. Sementara itu, saat ini juga pihaknya sudah berkoordinasi dengan TNI maupun Polda Jabar untuk mengantisipasi hal tersebut.
Baca Juga: Siapkan Tenaga Konstruksi yang Andal dan Kompeten, LPJK Jawa Barat Gelar Sertifiksi Tukang Bangunan
Menurut dia, pihaknya akan melakukan rapat Rabu ini. Dia pastikan untuk penanganan libur panjang itu ada rentang waktu tertentu untuk penanganan.
“Di pagi hari ini saya melaksanakan sebuah apel sinergitas TNI Polri dan aparat pemerintah daerah provinsi Jabar dalam menghadapi tiga urusan, urusan pertama adalah peningkatan penanggulangan Covid di berbagai daerah wilayah Jabar dan Kodam Siliwangi dan keduanya awal Desember akan hadir pilkada serentak. Yang ketiganya adalah akan hadirnya libur panjang yang dalam kesempatan terakhir memiliki dinamika peningkatan kasus,”ujar dia pada wartawan di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa, 24 November 2020.
Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Jabar, Daud Achmad mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait libur panjang di akhir tahun 2020 ini.
Baca Juga: Berhasil Dipulangkan KJRI Jeddah, Anak 7 Tahun yang Terlantar Sejak Lahir Kembali ke Indonesia
Diakui Daud, libur panjang dikurangi ataupun tetap, tidak berpengaruh terhadap kesiapsiagaan Satgas Covid-19 Jabar dalam upayanya menekan potensi lonjakan kasus di Jabar. Namun, Daud enggan memberikan penilaian baik buruknya kebijakan pusat tersebut.
