Network
Lelucon dan bentuk-bentuk humor lain, kata Gus Dur, memang tidak dapat mengubah keadaan atas “tenaga sendiri”. Ini sudah wajar, karena apalah kekuatan percikan perasaan manusia di hadapan kenyataan yang mencekam kehidupan bangsa secara keseluruhan. Sedangkan ideologi yang besar-besar pun tidak mampu melakukan hal itu sendirian, masih harus ditunjang oleh berbagai hal seperti agama, buruknya keadaan ekonomi, sentimen-sentimen primordial, dan seterusnya.
Dalam kumpulan kolom Melawan melalui Lelucon (2000), Gus Dur menegaskan, lelucon yang kreatif, tetapi kritis, merupakan bagian yang tidak boleh tidak harus diberi tempat dalam tradisi perlawanan kultural suatu bangsa, kalau tidak ingin kehilangan kehidupan waras dan sikap berimbang dalam menghadapi kenyataan pahit dalam lingkup sangat luas. Dera kepahitan dalam jangka panjang tidak mustahil akan ditundukkan oleh kesegaran humor.
Baca Juga: Dukung Penuh JKW Yanni Bersama PWI Pusat, Bambang Soesatyo: Gaspol, Salam Satu Aspal
Lewat konteks PPKM Darurat, Anda bisa menyimak kreativitas seperti dua contoh di bawah ini. Bukankah ini adalah artikulasi lucu-lucuan dalam kegetiran? Bukankah ini justru adalah aksen kewarasan kita?
(“Pokoke Pasrah Karo Merem”
“Biar aku saja yang pakai masker. Kamu cukup di rumah saja pakai daster”).
Belum lagi ekspresi-ekspresi “perasaan” dalam kemasan yang lebih verbal dan keras. Bagaimanapun, lucu-lucuan itu adalah perlawanan kultural, atau yang dalam beberapa segi, merupakan bentuk sikap politik. Seperti judul kolom saya pada 22 November 2017 di Harian Suara Merdeka, meme adalah “Perayaan Pendapat Publik”.
Sebagai bagian dari budaya demokrasi, teknik komunikasi lucu-lucuan yang kreatif pada masa PPKM Darurat ini adalah ungkapan “kedaulatan perasaan manusia”. Maka para pemimpin patut mengasah kepekaan, betapa rakyat sedang mengarungi dan mencoba mengurangi kegetiran kadaan dengan berlucu-lucu.
--* Amir Machmud NS, Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah, penulis buku, dan pengajar Ilmu Komunikasi.***
