SINARJATENG.COM - Memperhitungkan lonjakan kasus Covid-19 yang bisa terjadi akibat berbagai acara yang terjadi pada bulan ini, Pemerintah rasanya perlu meninjau ulang pembukaan sekolah pada 2021.
Desember tahun ini tercatat akan digelar Pilkada serentak serta libur keagamaan dan libur tahun baru.
Sekretaris Jenderal Forum Serikat Guru Indonesia Heru Purnomo mengatakan, FSGI memprediksi akan terjadi peningkatan kasus covid secara signifikan di provinsi, kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak, 9 Desember 2020.
Baca Juga: Musim Hujan, Waspadai Listrik dan Alat Elektronik
Wilayah lain yang tidak menggelar Pilkada juga rawan mengalami kenaikan kasus karena di bulan Desember ada kebijakan cuti bersama, liburan akhir tahun dan liburan natal.
Dengan demikian, membuka sekolah tatap muka pada Januari 2021 harus benar-benar mempertimbangkan kenaikan kasus pasca Pilkada dan liburan akhir tahun.
"Hal ini demi mencegah sekolah menjadi klaster baru penularan covid 19," katanya, Senin, 7 Desember 2020.
Baca Juga: Motor Bergaya Sporty, KTM Luncurkan Duke 125. Ini Harga dan Spesifikasinya!
Ia menambahkan, jika kasus meningkat signifikan, pemerintah sebaiknya menunda dahulu buka sekolah tatap muka di bulan Januari. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 akan digelar di 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten di Indonesia.
Pilkada dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2020. Sebanyak 715 pasangan calon siap meramaikan Pilkada 2020 di 270 daerah. Libur sekolah di mulai 19 Desember 2020, hampir bersamaan waktunya dengan cuti bersama.
Menurut Heru, berdasarkan hasil pantauan seluruh anggota FSGI di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada Desember 2020, terjadi pengerahan massa dalam jumlah besar, melakukan pawai dan mayoritas peserta tidak mengenakan masker.
Baca Juga: Baterai Berisiko Rusak Sistem Pada Hyundai Kona Elektrik, Ratusan Mobilnya di Recall
Hal tersebut contohnya terpantau di Kabupaten Bima.
Daerah yang tidak menggelar Pilkada pun juga berpotensi sama. Liburan akhir tahun akibat cuti bersama, liburan sekolah dan liburan natal secara signifikan berpotensi kuat terjadi penambahan kasus. Pasalnya, terjadi pergerakan manusia dari satu daerah ke daerah lain pada momentum tersebut.
Heru mengatakan, pemerintah daerah wajib menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik di masa pandemi covid-19.
Baca Juga: Petani Keluhkan Harga Gabah yang Merosot Tajam di Musim Rendeng
Satuan Gugus Tugas Covid 19 di daerah juga wajib memastikan kepada pemerintah daerah untuk menunda sekolah tatap muka pada 2021 jika terjadi peningkatan kasus setelah Pilkada, cuti bersama dan liburan akhir tahun 2020.
"Penundaan buka sekolah pada Januari 2021 harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama di wilayah yang menyelenggarakan Pilkada serentak," ujarnya.
Sementara itu, masih ada beberapa hal yang dinilai guru memberatkan dalam persiapan belajar tatap muka pada 2021 nanti. Hal tersebut terungkap dalam survei Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) terhadap 320 guru, 24 November-27 November lalu.
Baca Juga: Bupati Karanganyar Ajak Masyarakat Bijak Gunakan Medsos, Berpikir Positif dan Berbaik Sangka
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, kesiapan anggaran menjadi komponen yang dinilai paling memberatkan oleh para guru. Hal itu tecermin dari persentase guru yang menyebutkannya, yakni sebanyak 17% dari 320 responden.
“Ini menjadi poin pertama dan pokok yang paling berat disiapkan sekolah,” katanya, akhir pekan lalu.
Menurutnya, belajar tatap muka setidaknya mensyaratkan 8 komponen yang harus sudah siap, yakni protokol kesiapan dari pemerintah daerah, berbagai kegiatan sosialisasi, kesiapan SOP belajar tatap muka, kesiapan budaya 3 M, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, kesiapan manajemen sekolah, kesiapan sarana prasarana belajar tatap muka, sampai kesiapan anggaran.
Baca Juga: Luncurkan Mobil Baru Berteknologi Listrik, Toyota Usung Platrofm e-TNGA
Satriwan menilai, dapat dipahami jika guru menilai kesiapan anggaran menjadi komponen yang paling dirasa memberatkan oleh guru bila melihat komponen-komponen itu. “Sangat logis, sebab untuk memenuhi semua kebutuhan 8 komponen di atas, sekolah tidak tahu sumber uangnya dari mana,” tuturnya.
Sementara dana BOS sangat terbatas. Satriwan mengatakan, alternatif alokasi anggaran khusus dalam menyiapkan belajar tatap muka harus dialokasikan oleh Kemdikbud/Kemenag dan Pemda.***