Network
SINARJATENG.COM - Menghimpun masukan dan saran dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait, malalui Focus Group Discussion (FGD) digunakan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) sebagai salah satu upaya hadapi perencanaan pemerintah.
PKUB Kemenag mulai menindaklanjuti rencana peningkatan status Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 menjadi Peraturan Presiden (Perpres).
FGD lintas K/L ini melibatkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala PKUB Setjen Kemenag Nifasri, Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Ditjen Politik Kemendagri La Ode Ahmad, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Setjen Kemenag Mudhofier, serta perwakilan Kemenko PMK, Staf Wakil Presiden, Staf Sekretariat Negara dan perwakilan Kemenko Polhukam.
Baca Juga: Pemerintah Beri Diskon Pajak Barang Mewah, Begini Syaratnya!
Kepala PKUB Kemenag, Nifasri menjelaskan bahwa sesuai rencana awal, Pepres yang akan disusun diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam ikut meningkatkan kualitas kerukunan.
"Poin penting dalam Perpres nanti adalah menguatkan peran pemerintah daerah dan FKUB dalam memelihara dan merawat kerukunan umat beragama," ujar Nifasri di Bogor, Selasa 2 Maret 2021.
FGD kali ini, bertujuan menghimpun masukan dan saran untuk penyiapan draft Perpres. Dalam penyusunan Perpres ini, Kemenag juga akan melibatkan para tokoh lintas agama, para pencetus PBM Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006, kementerian/lembaga, FKUB dan pihak-pihak terkait yang berkompeten.
Baca Juga: Lancarkan Vaksinisasi Covid-19, Kementrian Kesehatan Rangkul Halodoc dan Gojek
"Kegiatan ini menjadi penting untuk menjadi pijakan kita semua dalam merumuskan pembahasan selanjutnya," tandas Nifasri.
