Network
“Nah benar yang terjadi, bahwa kemudian perusahaan ekspedisinya adalah PT ACK (PT Aero Citra Kargo), sebenernya ACK bukan perusahaan ekspedisi sebelumnya, tetapi sebenernya bentukan baru dari PT PLI,” kata Nurul Ghufron.
“PT PLI yang bener-bener merupakan ekspedisi. Tapi kemudian mau digunakan untuk ekspor benih ini, kemudian di masukkan saham beberapa orang tambahan baru, kemudian yang memiliki akses terhadap Kementerian KKP ini,” ujarnya menambahkan.
Baca Juga: Usai Sembuh dari COVID-19 Tanda Tubuh Sudah Kebal Virus? Begini Tanggapan Pakar
Setelah itu, PT PLI yang semula merupakan perusahaan ekspedisi, hanya mendapatkan bagian kurang dari 50 persen.
“Dari situ kemudian masuklah beberapa saham, PT PLI yang semula ekspedisi ini hanya mendapat porsi sekitar 41 persen. Selebihnya ada beberapa pihak, yang beberapa pihak itu ternyata adalah nomini (nomine) dari pihak-pihak yang kami tangkap tersebut,” tutur Nurul Ghufron.
Dia pun menjelaskan bahwa secara hukum pelaksana ekspedisi bukan PT PLI, tetapi PT ACK yang berisi saham dari PT PLI dan beberapa pihak lainnya.
Baca Juga: Bupati Jepara Minta Pemdes dan Satgas Jogo Tonggo Tingkatkan Penanganan COVID-19
“PT ACK itu format baru dari PT PLI untuk mendapat proyek pengiriman khusus benih benur ini, kemudian berubah menjadi PT ACK yang di dalamnya ada saham PT PLI dan juga ada saham dari pihak temen-temen nomini dari KKP,” kata Nurul Ghufron.
“Dari itu kemudian hasilnya, karena PT ACK ini beberapa saham itu kemudian ternyata pemegang sahamnya nomini, setelah masuk kepada mereka hasilnya itu ternyata mengalir kepada beberapa pihak, termasuk salah satunya mantan menteri KKP tersebut,” ucapnya menambahkan.
Nurul Ghufron menegaskan bahwa hal tersebut menjadi petunjuk adanya kesengajaan dalam pemusatan proses ekspor benih lobster, yakni ekspedisinya dibuat termonopoli oleh PT ACK.
