SINARJATENG.COM - TNI Angkatan Darat melalui Pusat Territorial Angkatan Darat mewaspadai munculnya informasi hoaks saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Berita Hoaks dinilai menjadi salah satu ancaman bagi keutuhan Bangsa Indonesia.
"Pada era global seperti sekarang, laju informasi begitu cepat melalui beragam sarana. Hal ini menyebabkan mudahnya informasi berita bohong atau hoaks ikut masuk karena kemudahan itu. Padahal informasi hoaks ini adalah ancaman keutuhan bangsa termasuk saat menghadapi Pilkada Serentak 2020," ucap Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat, Letjen TNI Wisnoe Prasetija Boedi pada kegiatan saresehan bersama media Massa di Hotel Horison, Bekasi pada Rabu, 18 November 2020.
Baca Juga: Pilkada 2020 Sebagai Adaptasi Kondisi, Pemerintah Optimis Partisipasinya Capai 77,5 Persen
Menurut Wisnoe ancaman dari berita hoaks itu perlu diwaspadai oleh seluruh komponen masyarakat termasuk TNI. Menurut dia TNI bertugas melakukan antisipasi dengan menjalankan pembinaan teritorial pada masyarakat.
"Seluruh komponen bangsa berkewajiban untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang terjadi terhadap bangsa saat ini. TNI AD melalui unsur Satkowil dengan dukungan media massa memiliki peran vital dalam melaksanakan pembinaan ketahanan masyarakat melalui penyelenggaraan pembinaan teritorial," ucapnya.
Terlebih lanjut Wisnoe kegiatan pembinaan teritorial yang berkolaborasi dengan media massa dapat mengedukasi seluruh lapisan masyarakat. "Tujuannya adalah agar tercipta ketahanan Nasional yang tangguh pada Bangsa Indonesia," ucapnya.
Baca Juga: Masjid Agung Jawa Tengah Dikukuhkan sebagai Pusat Moderasi Beragama
Wisnoe juga menambahkan di era saat ini, kecepatan informasi menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Peran teknologi, lanjut Wisnoe dapat dijadikan sebagai media penyampaian program dan kebijakan.
"Untuk itu, pembinaan teritorial TNI AD yang senantiasa mendukung program pembangunan fisik maupun non-militer fisik perlu disinergikan dengan pemberitaan media massa di seluruh tanah air. Sehingga timbul komitmen bersama dalam membangun bangsa Indonesia," katanya.
Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menambahkan komunikasi yang terputus pun dianggap berbahaya. Oleh karenanya media harus menjadi penyambung informasi agar berita hoaks bisa tertangani dengan baik karena masyarakat pada akhirnya bisa menyambung informasi.
Baca Juga: Menyoal Pilkada Serentak 2020, Meski Ada Potensi Kerawanan Polri Optimis Akan Sukses
"Media massa pun harus menjadi salah satu sarana dalam memenuhi janji kemerdekaan. Hal ini tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah," ucap Nuh di tempat yang sama.
Menurut Nuh media massa pun harus bisa melindungi masyarakat terhadap berita hoaks yang kini sangat mudah menyebar. "Selain itu media harus bisa mencerdaskan. Caranya adalah informasi yang disampaikan adalah informasi yang kredibel berbasis data. Jika tidak kredibel dan berbasis data maka itu pembodohan," ucapnya.
Di lain hal Nuh juga menambahkan Indonesia ini diperumpamakan sebagai spektrum cahaya putih. Cahaya putih ini adalah gabungan dari semua warna yang ada. "Jika salah satu spektrum cahayanya hilang maka itu bukan Indonesia. Karenanya kita harus paham perbedaan," katanya.
Baca Juga: Tiga Fokus Penanganan Darurat Covid-19, Salah Satunya Darurat Pendidikan
Pada kesempatan tersebut hadir pula Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Prof Dr Widodo Muktiyo. Dosen Fikom Universitas Padjajaran, Abie Besman.***