Network
SINARJATENG.COM - Pilkada tahun ini terkesan serba dipaksakan karena diadakan di tengah pandemi Covid-19. Namun, pemerintah bersikukuh Pilkada akan berlangsung lancar dengan partisipasi pemilih mencapai 77,5 persen.
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan, pilkada pada tahun ini tidaklah humanis dan mengesampingkan aspek kesehatan dan kemanusiaan. Terlebih bila melihat kondisi kasus aktif Covid-19 di Indonesia per 17 November 2020 yang sudah tembus 474.455 orang dan merenggut korban jiwa sampai 15.393 orang.
Menurutnya, Pilkada tahun ini lebih ditentukan oleh kekuasaan elit eksekutif dan legislatif sehingga tetap akan berlangsung meski berada di tengah pandemi Covid-19. Hal ini ia katakan dengan merujuk kepada relasi kuasa di DPR dan adanya unsur keluarga Presiden Joko Widodo yang mengikuti Pilkada.
Baca Juga: Dua Anggota Positif Covid-19, DPRD Kota Tasikmalaya Gelar Swab Test Massal
Adanya unsur relasi kuasa tersebut dinilainya mendorong pemerintah dan parlemen bersikukuh mewujudkan Pilkada. “Saya kira tetap akan ditentang DPR jika dibatalkan. Tak mungkin ditunda, lantaran ada putra Jokowi, Gibran Rakabuming, yang bertarung di Solo dan anak mantunya, Bobby Nasution, yang ikut Pilkada di Medan. Jadi presiden tetap tak akan menolak Pilkada serentak tersebut,” katanya, Rabu, 18 November 2020.
Belum lama ini, Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri sekaligus Pjs. Gubernur Kepulauan Riau Bahtiar juga melontarkan pernyataan yang optimistis mengenai partisipasi Pilkada 2020. Bahtiar optimistis tingkat partisipasinya bisa mencapai 77,5 persen.
Bahtiar menyampaikan bila pihaknya telah menyusun sejumlah skenario untuk meyakinkan masyarakat bahwa Pilkada merupakan pesta demokrasi dan bukan ajang penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Dr. Reisa Broto Asmoro: Meningkatnya Kesembahan Pasien, Masyarakat Indonesia Optimis Hadapi Pandemi
“Bagaimana menggerakkan Pilkada dan orang tidak tertular Covid-19, maka saya cetuskan sebuah gerakan bernama Gerakan Pilkada Sehat, yang saat ini telah diadopsi Kemendagri untuk diterapkan di berbagai daerah yang menyelenggarakan Pilkada,” katanya.
