Network
Pihaknya meminta Walikota dan Kasatpol PP Kota Semarang untuk segera bertindak, agar tindakan yang dilakukan pelaksana dalam melakukan penertiban PPKM Darurat ini tidak terulang kembali dan lebih mengedepakan tindakan yang persuasif.
"Jangan sampai tindakan pelaksana dari Pemkot Semarang menimbulkan kerugian yang dialami oleh PKL. PPKM ini ikhtiar bersama semua kalangan untuk saling mengendalikan diri, saling mengingatkan, serta menguatkan solidaritas menghadapi situasi pandemi," tegasnya.
"Memang tidak mudah, tapi harus terus diupayakan cara-cara yang humanis dan menjunjung tinggi harkat dan martabat," sambungnya.
Baca Juga: Awasi PPDB, Ombudsman Jateng Tegaskan Penyandang Disabilitas Bisa Masuk Melalui Jalur Afirmasi
Dalam masa ini, Satpol PP harus mampu mengedepankan prosedur deteksi dan pencegahan dini pelanggaran, selanjutnya dilakukan sosialisasi dan peringatan kepada masyarakat.
Setiap tindakan penyelenggara dan pelaksana, kata Farida, dibatasi dengan Undang-Undang dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bahkan, penyelenggara dan pelaksana diwajibkan memberikan pelayanan yang berkualitas dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Ditegaskan, setiap tindakan penyelenggara dan pelaksana yang mengacu pada peraturan dan AAUPB, dapat mencegah perbuatan maladministrasi seperti perbuatan sewenang-wewenang, penyimpangan prosedur dan perbuatan melawan hukum.
Semua pihak, diharapkan berpartisipasi aktif dalam mencegah penyebaran covid-19. Publik juga berhak mengawasi penyelenggara dan pelaksana dalam bertindak, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Apabila PKL merasa dirugikan atas tindakan Satpol PP dalam menegakkan PPKM Darurat, dapat menyampaikan laporan kepada Walikota Semarang.
