Network
Dan sektor Pembiayaan Korporasi sudah terealisasi Rp 8,15 Triliun atau 13,31 persen dari pagu anggaran Rp 61,22 Triliun.
Untuk sektor kesehatan telah terealisasi Rp 46,68 Triliun atau 48,54 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 96,17 Triliun.
Baca Juga: Dinkes Kabupaten Boyolali: Kesembuhan pasien Covid-19 di Boyolali menjadi 82 persen
Terakhir, sektor insentif usaha terealisasi sebesar Rp 47,69 Triliun atau 39,54 persen dari pagu anggaran Rp 120,61 Triliun.
Dari enam program PEN, ada empat sektor yang dikelola oleh Satgas Ekonomi yakni sektor perlindungan sosial, UMKM, Kementerian/Lembaga, dan pembiayaan korporasi.
“Sektor Sosial dan Sektor UMKM pencapaiannya hampir selesai. Kemudian yang akan jadi prioritas berikutnya di akhir tahun ini adalah sektor Pembiayaan Korporasi. Dengan bantuan teman-teman Kementerian Keuangan kita cukup yakin bahwa akan ada dana-dana besar yang terealisasi seperti Sovereign Wealth Fund (SWF) sekitar Rp 15 Triliun, juga dana pinjaman korporasi dan Penyertaan Modal Negara (PMN), yang akan cair akhir tahun ini. Sehingga diharapkan realisasinya mendekati target,” tambah Budi Gunadi Sadikin.
Baca Juga: Testing Nasional Turun Setelah Capai Target WHO, Pemerintah Daerah Harus Evaluasi
Salah satu program PEN dengan pagu anggaran tertinggi adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).
“BLT Dana Desa adalah satu dari tiga kebijakan besar Kemendesa PDTT yang kami sebut sebagai orkestrasi kebijakan desa merespon pandemi Covidtriliun-19, yaitu, menjaga kesempatan kerja lewat program Padat Karya Tunai Desa dengan sasaran keluarga miskin, pengangguran, setengah menganggur, dan kelompok marjinal lainnya. Kedua kebijakan menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Ketiga, kebijakan menjaga daya beli masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa”, jelas Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar.
BLT Dana Desa sudah terealisasi sebesar Rp 20,41 Triliun dari total pagu anggaran Rp 31,8 Triliun, dan menyentuh kurang lebih 8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), yang merupakan keluarga miskin non PKH.
