Network
Kasi Intelijen melalui Sandiman Kejari Pemalang, Huseinda Kusuma, menambahkan, saat ini langkah Kejaksaan sudah memasuki tahap sosialisasi ke beberapa desa di Kabupaten Pemalang. Hasilnya rata-rata menyambut baik dan antusias untuk bekerja sama dalam program ini.
"Ada 4 Kecamatan, Taman, Belik, Bantarbolang, Watukumpul dengan total 63 desa yang sudah siap bekerjasama dengan Kejari Pemalang dalam program aplikasi 'Siap Berjasa' ini. Kami juga nantinya akan melanjutkan sosialisasi ke desa-desa lainnya, target kami dalam Desember ini semua sudah selesai sehingga di awal 2022 sudah ada MoU dan program sudah bisa berjalan. Kalau sistem kami pastikan sudah siap," katanya.
Dalam sosialisasi tersebut beberapa keluhan disampaikan kepada Kejari, diantara banyaknya oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan carut marutnya administrasi dan penyimpangan DD dan ADD. Mereka bahkan mengancam akan melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) kalau tidak memberikan sejumlah uang.
"Hal ini dapat diminimalisir tentunya jika ada Kejaksaan langsung yang ikut mengawasi melalui program ini," ujarnya.
Lanjutnya, meski demikian, Kejari Pemalang dalam program ini tidak akan memaksa desa-desa harus ikut kerjasama.
"Kita melihatnya manfaat yang akan diperoleh desa nantinya, pihak desa sendiri yang akan menilai. Kami yakin kehadiran Kejari Pemalang dalam program 'Siap Berjasa' ini dapat membantu kebutuhan desa dalam pendampingan administrasi yang tertib terkait pembuatan produk-produk hukum terutama pengelolaan anggaran Dana Desa," pungkasnya.***
