Network
SINARJATENG.COM - Nasib Jokowi bisa berujung seperti Presiden kedua RI, Soeharto, krisis ekonomi dan desakan publik menjadi kondisi yang bisa disejajarkan dengan situasi ketika penguasa 32 tahun ini berakhir dengan cara dilengserkan.
Pemicunya adalah ketidakpuasan publik atas beberapa kebijakan, di antaranya RUU KPK yang dituduh mempreteli kekuatan KPK dan RUU Cipta Kerja yang tidak berpihak kepada rakyat.
Hal ini terjadi manakala Jokowi mengesahkan RUU KPK, tindakan ini diendus sebagai upaya pelemahan KPK agar tidak menjadi lembaga yang antibodi. Patut diketahui, KPK banyak sekali menjebloskan pihak ekeskutif maupun legislatif ke penjara.
Baca Juga: Selain RUU Larangan Minuman Beralkohol, Pengemudi Mabuk Juga Terjerat Sanksi Ini
Yang terbaru adalah, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menjadi pihak yang dituding oleh masyarakat sipil atas dukungannya pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang oleh banyak kalangan bermasalah dan kontroversial.
Pada 6 Oktober 2020, melalui sidang paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan RUU Omnibus Law yang hingga saat ini masihi dikritik. Salah satunya yang menggelikan adalah salah ketik di beberapa bagian dan hilangnya pasal 5.
Pasca pengesahan itu, masyarakat merespon dengan unjuk rasa di beberapa daerah di Indonesia dan terus akan berlanjut.
Baca Juga: Jokowi Bahas Intoleransi di Tengah Pandemi Saat Hadiri KTT Ke-11 ASEAN dan PBB
Beberapa lembaga survei juga menunjukkan respon negatif masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Jokowi.
