Network
SINARJATENG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-undang Ibu Kota Negara atau IKN dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR pada Selasa, 18 Januari 2022.
Dalam proses pengambilan keputusan tingkat pertama, mayoritas fraksi di DPR RI menyetujui RUU IKN yang telah disahkan. Walaupun demikian, fraksi-fraksi yang setuju juga memberikan catatan-catatan.
Satu-satunya yang menolak RUU IKN untuk disahkan yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS menilai banyak substansi yang masih perlu dibahas.
“Dari pertimbangan tersebut dan masih banyaknya substansi serta pendapat PKS belum ditampung, maka fraksi PKS menyatakan menolak RUU tentang Ibu Kota Negara ke tahap selanjutnya,” ujar Suryadi Jaya Purnama, anggota Fraksi PKS DPR RI saat membacakan pandangan singkat fraksi dalam rapat kerja Pansus (Panitia Khusus) RUU IKN pada Selasa, 18 Januari 2022.
PKS juga menolak RUU IKN karena pembahasannya yang terlalu cepat. Pansus dibentuk sangat cepat sehingga berpotensi RUU IKN mengalami kelemahan dalam penyerapan aspirasi di masyarakat dan partisipasi publik.
Nama Ibu Kota Negara Baru
Dilansir dari akun instagram @infosemarang.co.id, dalam sidang paripurna DPR RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Nasional, Suharso Monoarfa mengungkapkan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan diberi nama “Nusantara”.
Menurutnya, istilah Nusantara dianggap mendeskripsikan sebagai konseptualisasi atas wilayah geografi Indonesia dengan pulau-pulau yang disatukan oleh lautan.
