Network
SINARJATENG.COM – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memutuskan untuk menggelar rangkaian rapat konsolidasi untuk menguatkan barisan melawan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat adalah Moeldoko.
“Yang jelas kita punya musuh bersama hari ini, aktor eksternal yaitu KSP Moeldoko,” ucap AHY dalam sambutannya pada Minggu, 7 Maret 2021.
Ia menyatakan ungkapan ini dihadapan para petinggi Partai Demokrat dan 34 DPD yang hadir di DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.
Baca Juga: Link Live Streaming Atletico Madrid vs Real Madrid: Prediksi Line Up Kedua Tim
Putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menilai bahwa Moeldoko telah bersekongkol dengan segelintir kader partai untuk mendapatkan jabatan Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.
“Berkolusi dan mencoba untuk memutar balikan fakta, menggulingkan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah,” ucapnya.
Ia juga menyatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat.
Baca Juga: Link Live Streaming Hellas Verona vs AC Milan: Prediksi Line Up Kedua Tim
“Kita sama sekali tidak ragu, kita tidak emosional, yang diperlakukan hari ini adalah untuk melakukan segala hal yang memang untuk bisa menjaga kedaulatan dan kehormatan kita bersama,” ungkapnya.
Dalam pidatonya, AHY juga menyatakan bahwa peristiwa pergantian pimpinan partai dalam KLB ini ujian dan tantangan bagi masa depan demokrasi dan keadilan di Indonesia.
"Sekali lagi saya tegaskan di sini, ini bukan hanya ujian terhadap kedaulatan dan kehormatan Demokrat, tapi juga tantangan dan ujian terhadap masa depan demokrasi dan keadilan di Indonesia," kata AHY.
Baca Juga: Link Live Streaming Liverpool vs Fulham: Prediksi Line Up Kedua Tim
Ia mengatakan bahwa upayanya ini bukan semata-mata untuk kepentingan dirinya, namun juga untuk kepentingan demokrasi di Indonesia.
Berbagai pihak sudah meminta pemerintah agar bisa mengambil sikap dalam permasalahan Partai Demokrat ini. Karena Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kestabilan politik Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah siap menanggapi kisruh Partai Demokrat. Namun ia menunggu laporan resmi dari pihak terkait.
Baca Juga: Kapolri Beri Imbauan untuk Antisipasi Varian Virus Corona Baru Melalui 3T Secara Masif
"Sampai dengan saat ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum tidak tahu ada KLB atau tidak. Meskipun telinga mendengar, kita melihat, tapi secara hukum kita tak bisa mengatakan itu KLB sebelum dilaporkan secara resmi hasilnya kepada pemerintah," ungkapnya dalam rekaman video Minggu, 7 Maret 2021, dikutip oleh sinarjateng.com dari pikiran-rakyat.com.
Moeldoko menyatakan bahwa secara hukum, Ketua Partai Demokrat masih AHY. Apabila terdapat pihak yang mengajukan perubahan AD/ART Partai Demokrat, pihaknya akan memeriksa bagaimana AD/ART tersebut dirubah.
Pihaknya juga akan mengkaji keabsahan AD/ART yang menjadi dasar penyelenggaraan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.***
