Network
"Saya denger Kang RK (Ridwan Kamil) itu ditawarin jadi pimpinan partai di Jawa Barat saja enggak mau, apalagi di feit acompli," ujar Asep melanjutkan keyakinannya.
Lebih lanjut, Asep juga menyatakan bahwa berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, KLB Partai Demokrat baru bisa diadakan jika memenuhi beberapa syarat.
Baca Juga: Link Live Streaming Crystal Palace vs Man United: Prediksi Line Up Kedua Tim
Syarat-syarat yang dimaksud Asep adalah jumlah minimal permohonan KLB dari DPC dan DPD. Ditambah lagi dengan keharusan mendapat persetujuan dari Majelis Tinggi Partai (MTP) Partai Demokrat.
"Pertanyaan saya, DPC dan DPD yang mana, lalu di mana juga posisi persetujuan MTP-nya. Ini bukan masalah dinasti atau bukan, ini masalah ketentuan internal partai yang sudah disahkan oleh negara melalui Kemenkum HAM," kata Asep menekankan pentingnya syarat-syarat tersebut.
Maka dari itu, Asep menyatakan bahwa pihak-pihak yang berinisiatif mengadakan KLB merupakan pihak ilegal. Sebabnya, mereka melakukan sesuatu yang berada di luar aturan yang sudah ditetapkan negara.
Baca Juga: 15 Makanan dan Minuman yang Dapat Mempercepat Penyembuhan Flu, Salah Satunya Jeruk dan Cabai
Salah satu pendiri Partai Demokrat, Darmizal, menyatakan bahwa ada beberapa nama yang masuk dalam radar pengganti AHY.
Walaupun nama Moeldoko dikaitkan erat sebagai pengganti AHY, masih terdapat nama-nama lain yang juga siap bersaing dengan Moeldoko.
Nama-nama toko politik yang masuk radar pengganti AHY selain Moeldoko adalah Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, kemudian Ridwan Kamil, Isran Noor, dan Hasnaeni.***
