Network
/photo/2021/01/22/2716587724.jpg)
"Ketika siapapun yang ada di situ bekerja sistem itu, sistem kan sudah berjalan dengan sistem tidak harus orang prorang ya," katanya.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia.
Baca Juga: PPKM Jawa dan Bali Diperpanjang, Perjalanan dengan Mobil Harus Disertai Hasil Tes PCR
Puan Maharani menandatangani SK Persetujuan tersebut tertanggal 22 Januari 2021.
Dalam bunyi surat tersebut menyebutkan, Persetujuan DPR RI ditetapkan dalam Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/1 2020-2021 tentang Persetujuan DPR RI terhadap Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
SK Persetujuan DPR RI terhadap pemberhentian dan pengangkatan jabatan Kapolri berangkat dari surat Presiden Jokowi tertanggal 9 Januari 2021.
Baca Juga: Melalui ShopeePay Mantul Sale, ShopeePay Ajak Masyarakat Jadi Smart Spender di 2021
Surat tersebut bernomor R-02/Pres/01/2021 tanggal 9 Januari 2021 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Kapolri.
"Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menugaskan Komisi III DPR RI untuk melakukan uji kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Kapolri yang diusulkan oleh Presiden, dan hasil pembahasannya telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 21 Januari 2021," bunyi SK Persetujuan DPR RI tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri sebagaimana dilansir Pikiran-Rakyat.com, Jumat, 22 Januari 2021.
Dilansir dari Pikiran Rakyat dengan judul DPR Setuju Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri, Kinerja Bareskrim Dipastikan Tak Terganggu, disebutkan dalam SK tersebut, Rapat Paripurna DPR RI tanggal 21 Januari 2021, menyetujui Laporan Komisi III DPR RI terhadap Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:
