Network
SINARJATENG.COM - Kebijakan PSBB Jawa Bali yang dibuat pemerintah, harus ditaati dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh semua kepala daerah. Terutama kota dan kabupaten yang disebut secara langsung.
Hal itu dinyatakan oleh Ketua Tim Covid-19 FPKS dan Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Netty Prasetiyani MSi.
Netty menyebut jangan sampai terjadi disharmoni antara pusat dengan daerah dalam pelaksanaannya seperti yang terjadi pada PSBB lalu. Hal ini penting mengingat untuk menekan penyebaran virus salah satu hal yang harus dikendalikan adalah mobilitas manusia. Kamis, 7 Januari 2021.
Baca Juga: Erick Thohir Minta Bio Farma Tingkatkan Kemampuan hingga Kapasitas Produksi Vaksin
“Jangan sampai ada perbedaan sikap dan kebijakan yang menyebabkan PSBB sia-sia dan sekadar menjadi gimmick,” kata Netty.
Menanggapi kebijakan PSBB yang diambil pemerintah, dengan melihat perkembangan kasus dan penanganan Covid-19 di lapangan, Netty pun meminta pemerintah untuk tidak berlepas tangan dari implikasi menarik tuas rem dengan penerapan PSBB. Pastikan pemerintah daerah memiliki kesiapan.
“Fokus pada penanganan Covid-19 seperti peningkatan kualitas dan kuantitas 3T dan kapasitas layanan kesehatan tempat isolasi, ruang ICU, ventilator, obat2an yang digunakan dalam protokol penanganan Covid-19,” kata dia.
Baca Juga: Jadwal Piala FA Pekan Ini: Aston Villa vs Liverpool, Arsenal vs Newcastle United
Pemerintah juga harus menurunkan positivity rate dengan memperbanyak dan mempermudah akses tes bagi masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau secara ekonomi. Selain itu menjamin pelindungan dan keselamatan tenaga kesehatan sebagai benteng terakhir di garda depan penanganan, mengingat banyak yang telah gugur.
