Network
Mulai tahun 2021 lanjut Wamen agar lebih serius lagi dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas di lingkungannya masing-masing, apalagi seluruh pimpinan satuan kerja sudah menandatangani kontrak kinerja WBK/WBBM.
"Memasuki tahun 2021 berarti kita telah memasuki tahun kedua Tahap Ketiga reformasi birokrasi (2020-2024) dengan tiga sasaran utama yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang kapabel dan Pelayanan publik yang prima," harap Wamen.
Baca Juga: Catat! Berikut 4 Tahapan Pemberian Vaksin Covid-19 di Indonesia
Ditambahkan Wamen beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024 agar benar-benar mampu meningkatkan kapasitas birokrasi sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat.
Kekuatan Reformasi Birokrasi terletak pada pemilihan strategi dan upaya yang lebih komprehensif dengan memadukan pertimbangan, ukuran efektifitas pada periode sebelumnya, fokus pada isu strategis dan megatrend yang akan berkembang pada beberapa tahun yang akan datang, keberagaman kondisi dan kemajuan antar wilayah, masukan dari para stakeholder, para ahli dan akademisi.
Wamen pun menjelaskan problem umum organisasi Kementerian Agama hingga saat ini masih berkisar pada kondisi sumber daya yang belum ideal, antara lain keseimbangan antara kuantitas dengan kapasitas sumber daya manusia, budaya kerja dan pola pikir yang belum berkembang secara lebih merata, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mendukung tujuan, ketersediaan anggaran yang masih belum ideal, profil struktur organisasi yang masih ditemukan belum sinkron, serta sistem tata kelola yang belum mencerminkan idealitas.
Baca Juga: Jadwal TV RCTI Hari Ini, 8 Januari 2021, Jangan Lewatkan Sinetron Ikatan Cinta
Ia menambahkan pada tahap reformasi birokrasi ketiga (2020-2024) ini, Kementerian Agama akan mengangkat empat isu strategis dalam Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024, mengingat isu strategis harus segera direspon oleh Kementerian Agama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, manajemen kinerja, manajemen risiko dan pemanfaatan teknologi.
"Saya meminta agar semua jajaran strategis Kementerian Agama berkomitmen dan berkontribusi secara optimal sesuai tugas, fungsi dan peran dalam menyikapi hasil evaluasi implementasi reformasi birokrasi, SAKIP dan Zona Integritas pada Kementerian Agama tahun 2020 ini. Rekomendasi hasil evaluasi harus menjadi agenda yang perlu kita prioritaskan. Karena ini merupakan baseline kita dalam melakukan pembenahan birokrasi agar tercapai ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur," jelas Wamen.
Wamen berharap agar pemimpin birokrasi pada berbagai level tingkatannya, baik di pusat maupun di daerah, memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama untuk mewujudkan shared vision melalui keteladanan dan kemampuan dengan melibatkan seluruh komponen organisasi, terus mengembangkan SDM yang inovatif dan membangun budaya organisasi yang kondusif dalam meningatkan daya saing.
