Network
SINARJATENG.COM - Indonesia berada di urutan 4 dunia dan urutan ke 2 di Asia Tenggara terkait kasus balita stunting.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah mengevaluasi pembangunan keluarga seiring dengan fakta tersebut.
Pembangunan keluarga adalah hulu persoalan kasus tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) di DPR RI.
Baca Juga: Banyak Pelanggar Protokol Kesehatan di DKI Jakarta, Satpol PP Kumpulan Rp5,5 Miliar Dana Denda
"Angka prevalensi stunting di Indonesia masih jauh dari target yang ditetapkan WHO. Butuh kerja keras dan serius untuk menurunkannya," kata Netty dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Fraksi PKS DPR RI, Senin, 21 Desember 2020.
Netty menilai Pemerintah harus mengevaluasi pembangunan keluarga karena hulu persoalan ada di sana.
"Bagaimana kita bisa mencetak SDM unggul jika stunting masih menghantui calon generasi bangsa," ujarnya menegaskan.
Baca Juga: Gunung Merapi Belum Stabil, Pengungsi Butuh Jaringan Internet di Posko
Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Tahun 2019 mencatat sebanyak 6,3 juta balita dari populasi 23 juta atau 27,7 persen balita di Indonesia menderita stunting. Jumlah yang masih jauh dari nilai standar WHO yang seharusnya di bawah 20 persen.
Oleh karena itu, Netty meminta Pemerintah memberikan otoritas yang lebih besar pada BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) untuk menjadi leading sector pengentasan stunting.
"BKKBN harus diberi wewenang yang lebih luas dalam membangun keluarga Indonesia yang berketahanan, yang mampu atasi dan cegah stunting sejak dini," katanya.
Baca Juga: Pelabuhan Patimban Telah diresmikan, Ridwan Kamil: Ini jadi Pelabuhan Terbesar dan Tercanggih
Netty menambahkan Negara harus memberikan jaminan dan perlindungan agar keluarga Indonesia mampu tumbuh kembang secara optimal termasuk dalam hal akses terhadap asupan tinggi gizi dan pelayanan kesehatan.
"Sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi kerentanan. Ketahanan keluarga menjadi faktor utama terwujudnya ketahanan nasional," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana berpesan agar tokoh masyarakat menjadi pelopor gerakan pembangunan keluarga agar terbangun generasi dan keluarga yang berkualitas.
Baca Juga: Berikut Bahan Makanan yang Sebaiknya Tidak dimasukkan Ke Kulkas
"Saya mengajak para tokoh masyarakat dan tokoh agama agar membantu pemerintah menyosialisasikan perencanaan dalam keluarga. Hindari pantangan empat terlalu untuk mencegah resiko kehamilan yaitu, terlalu tua, terlalu muda, terlalu rapat atau terlalu sering," katanya.
Dilansir dari Pikiran Rakyat dengan judul Indonesia Urutan 4 Dunia Kasus Anak Stunting, BKKBN Didorong Miliki Wewenang Lebih, Deputi KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Eni Gustari mengingatkan tentang pentingnya masa emas 1.000 hari pertama kehidupan.
"Kita harus memastikan bahwa dalam 1.000 hari pertama kelahiran, bayi mendapatkan asupan gizi, perawatan dan kasih sayang yang memadai sehingga tumbuh kembang dengan baik dan terhindar dari stunting," kata Eni menandaskan.***
