Network
SINARJATENG.COM - Kasus kerumunan yang melanggar protokol kesehatan di masa Pandemi ini masih saja menjadi polemik.
Dampak dan kasus Rizieq Shihab harus segera dituntaskan, jangan sampai jadi bola liar.
Kondisi seperti ini semestinya bisa untuk dilihat oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu dikatakan oleh Pengamat pemerintahan dan politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Dr. H. Karim Suryadi, M.Si.
Baca Juga: ShopeePay Talk Bagikan Kiat Cerdas Skill Fotografi untuk Pemilik Usaha
Presiden harus cerdas melihat kasus ini jangan sampai menjadi bola liar, yang ditendang dan dimanfaatkan oleh kelompok oportunis, yang mencari kekuasaan.
Atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki itikad kurang baik, ingin menghasut dan mengipasi api masalah, dan lain-lain.
“Intinya kasus HRS ini dijadikan kipas sebagai kekuatan yang mengipasi api kebencian,” ujar Karim, Kamis, 17 Desember 2020.
Baca Juga: Teddy Permasalahkan Harta Warisan Lina Jubaedah, Kini Sule Angkat Bicara!
Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud MD saling bersahutan, mengenai kerumunan massa penjemputan Habib Rizieq Shihab.
Hal itu bermula usai Ridwan Kamil diperiksa dua kali oleh polisi di Bareskrim Polri dan Mapolda Jabar, atas dugaan kasus pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, oleh massa Front Pembela Islam (FPI) di Megamendung Bogor.
Ridwan Kamil yang meminta Mahfud MD ikut tanggung jawab. Menurut Emil, ucapan Mahfud lah yang memicu kepulangan dan penjemputan HRS.
Baca Juga: Kepala DPUPR Kendal Sebut Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kendal Capai 90 Persen
Kedua pejabat negara itu pun saling sahut di media sosial Twitter.
Pengamat yang juga Guru Besar Komunikasi Politik UPI tersebut menegaskan, penyataan Ridwan terkait hal itu sesuai dengan fakta.
Karena publik di tanah air mendengar apa yang dikatakan Mahfud MD jelang kedatangan HRS di Bandara Soekarno Hatta.
Baca Juga: Pasangan Nomor 2 Raih Suara Terbanyak pada Hasil Pleno KPU Tasikmalaya
Saat itu menkopolhukam menyatakan sejauh dilaksanakan dengan tertib dan damai silakan saja.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud MD saling bersahutan, mengenai kerumunan massa penjemputan Habib Rizieq Shihab.
Hal itu bermula usai Ridwan Kamil diperiksa dua kali oleh polisi di Bareskrim Polri dan Mapolda Jabar, atas dugaan kasus pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, oleh massa Front Pembela Islam (FPI) di Megamendung Bogor.
Baca Juga: KPK Periksa Dua Komisaris PT Dirgantara Indonesia Mengenai Kasus Korupsi Penjualan Pesawat
Ridwan Kamil yang meminta Mahfud MD ikut tanggung jawab, karena membolehkan Habib Rizieq pulang dan dijemput, disahuti Mahfud MD.
“Nah masalahnya apakah yang menjemput itu melakukan kerusuhan tidak? Onar tidak? Tidak jawabannya. Bahwa ada Fasilitas umum yang rusak atau kemacetan bukan motif tindakan tidak damai, tapi jumlah massa yang banyak, kenapa banyak? Karena tidak dilarang secara tegas,” katanya.
Menurut dia, banyaknya massa mendorong mereka lebih berani karena psikologi massa berlaku. Ketika orang ada dalam ribuan massa maka keberanian akan muncul, emosi yang terbakar.
Baca Juga: Polwan Peduli Warga Kurang Mampu dan Dhuafa, Inilah Sosok Bripka Tsuraya
“Berdasarkan konteks kalimat Mahfud MD. Konstruksi kalimatnya tidak melarang meski ada prasyarat, itu terpenuhi. Hanya ekses muncul saking banyaknya massa yang menjemput, bukan karena motif kerusuhan tapi ekses massa yang banyak karena tidak dilarang, bahkan dibolehkan dengan syarat tertentu. Ridwan Kamil punya kepekaan dalam hal ini,” ucap dia.
Menurut dia, pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merupakan bentuk tanggung jawab dan profesionalitas Ridwan Kamil dalam melihat dan menyelesaikan kasus tersebut.
Dilansir dari Pikiran Rakyat dengan judul Sebut Ucapan Ridwan Kamil Soal Mahfud MD Sesuai Fakta, Pengamat: Pak Jokowi, Ini Bisa Jadi Bola Liar, Pasalnya ada akar persoalan terletak pada mereka yang harus bertanggung jawab tapi tidak mau mengambil tangung jawab, dan menimpakan beban kesalahan kepada Kapolda dan kepala daerah, di mana Mahfud MD salah satu pihak yang memberikan sinyal.
Baca Juga: Permintaan Luhut Binsar Panjaitan diterima Anies Baswedan, Kini DKI Jakarta Terapkan WFH 75 Persen
“Saya tidak percaya kalau ada pihak lain yang juga harus bertanggung jawab. Itu kan penyambutan massa HRS itu di awal seperti dibiarkan. Bukan hanya oleh Mahfud MD, tapi juga pihak lain. Misal kenapa BIN tidak beroperasi kalau memang melarang, kemudian pihak istana tidak keras melarang kalau pulang ya pulang saja,” ujar Karim.***
