Network
Namun, kata dia, sebagai kapasitas wali kota memberikan kebijakan selalu ada implikasinya.
Di sisi lain, lanjut Ono, kasus yang membelit Ajay tentunya ini menjadi duka bagi PDIP Jabar.
Baca Juga: Ketua Diaspora Purworejo Sebut Warga Perantau Berpotensi Besar Turut Membangun Daerah
"Pak Ajay tidak makan uang rakyat. Istilahnya kita tergelincir di jalan yang rata. Tergelincir saya yakinkan, mudah-mudahan tidak ada uang rakyat yang dimakan atau merugikan APBD," ujar dia. Seperti dilansir dari Pikiran Rakyat dengan judul Ketua PDIP Jawa Barat Sebut Wali Kota Cimahi Tak Makan Uang Rakyat, Ajay Tergelincir di Jalan Rata
"Kalau pun itu memang suatu kesalahan memang harus diakui itu sebuah kesalahan ketidaktahuan Pak Ajay semoga kedepan tidak ada kejadian serupa," ucap dia melanjutkan.
Sementara itu, terkait sanksi seperti pemecatan, Ono menegaskan pihak tidak memiliki kewenangan tersebut. Pemecatannya merupakan kewenangan dari DPP atau pusat.
Baca Juga: Agar Tidak Terjebak Konflik Kepentingan, KKP Baru Harus Berani Cabut Aturan Ekspor Benih Lobster
"Untuk pemecatan itu kewenangan DPP partai. Kita tunggu saja keputusan pusat seperti apa," ujar dia.***
