Meski Banyak Hambatan Terkait Pemulihan Ekonomi, Ketua DPD Akan Dukung Kebijakan Presiden Jokowi

11 Februari 2021, 21:37 WIB
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. /Humas DPD RI

SINARJATENG.COM - Pemulihan ekonomi didaerah kini masih saja memiliki banyak hambatan. Diantara berbagai hambatan, terkait monopoli, kartel, dan kebijakan yang tidak adil terhadap pengusaha tertentu di daerah.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti juga ikut angkat bicara mengenai persoalan berikut.

Ia mengatakan bahwa akan mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemulihan ekonomi didaerah, pada Kamis Kamis 11 Februari 2021.

Baca Juga: Gelar Forum, BRI Fokus Dampingi UMKM di Masa Pandemi

“Ini kan ujungnya menghambat ekonomi, karena adanya praktik unfair yang dilakukan kepala daerah, yang begini-begini, presiden harus tahu,” ujarnya.

La Nyala mengungkapkan, saat ini pemulihan ekonomi didaerah harus didorong sehingga memperkuat ekonomi nasional. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi otomatis dapat menekan laju inflasi.

“Semua harus berjalan. Selain penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing, perekonomian di daerah juga harus terus didorong bahkan ditingkatkan untuk menekan laju inflasi," ujarnya.

Baca Juga: Ganti Wallpaper WhatsApp Berbeda Tiap Kontak? Berikut Cara yang Bisa Dicoba

La Nyala juga mendorong agar semua daerah dapati meningkatkan produktivitas ekonominya di berbagai sektor unggulan.

"Jadi pasca-pandemi kita siap menghadapi kenormalan seperti biasa," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Banten.

Baca Juga: Ayu Ting Ting Ubah Gaya Rambut dan Penampilan Usai Batal Menikah

Dilansir dari Pikiran Rakyat dengan judul Ketua DPD Sebut Masih Banyak Hambatan Pemulihan Ekonomi Daerah, Ada juga Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Kalimantan Timur di Istana Negara Jakarta, pada Selasa 9 Februari 2021 lalu.

Selain penanganan Covid-19, pesan penting Presiden Jokowi, agar kiranya tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat melemahkan kegiatan perekonomian di daerah, terutama kebijakan yang menghambat pelaku usaha untuk terus menggerakkan roda perekonomian di daerah melalui aktivitasnya.***

Editor: Intan Hidayat

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Terkini

Terpopuler