Network
“diharapkan, Dinas Koperasi dan UKM daerah lainnya segera menyusul, karena sesungguhnya peningkatan kompetensi DPS KSPPS adalah amanat regulasi yang diatur melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM,” tegasnya.
Tidak heran dalam pepatah Arab ditegaskan, “al-Fadhlu li l-mubtadi wa in ahsana l-muqtadi” artinya “keutamaan itu untuk perintis/pelopor, meskipun pengikutnya lebih baik”.
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah juga memasilitasi sertifikasi halal, tahun 2020 dan 2021 kepada masing-masing 500 UKM sudah menerima Ketetapan Halal dari MUI Provinsi Jawa Tengah. Sebagian sudah menerima sertifikat halal (SH) dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Baca Juga: Kabar Gembira! Tahun Ini, 2 Juta Bidang Tanah di Jateng Ditargetkan Terdaftar dalam Program PTSL
Selentingannya, tahun 2021 ini juga diusahakan ada penambahan fasilitasi sertifikasi halal melalui anggaran perubahan.
Insyaa Allah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Cilacap, juga akan memasilitasi biaya sertifikasi halal UKM. Apalagi Bupati Cilacap Tatto S. Pamuji dan Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, sangat berkomitmen untuk membesarkan UKM dan dunia parisiwata di Cilacap. Akhir bulan Mei 2021 Kabupaten Cilacap kembali menggelar Cilacap Bisnis Forum (CBF) 2021.
Menurut Prof Rofiq, untuk mengembangkan ekonomi koperasi, termasuk KSPPS/USKPPS, perlu dirintis Kerja sama simbiotik-mutualistik antara KSPPS/USKPPS dan UKM, agar bisa bersinergi.
Baca Juga: RS Harapan Sehat Pemalang Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3, Catat Persyaratannya
UKM mengembangkan produk dan digitalisasinya, KSPPS/USKPPS yang mengalokasikan pembiayaannya. Kerjasama atau musyarakah atau berserikat itu, akan dilindungi oleh Allah, selagi mereka tidak saling mengkhianati.***
