Network
SINARJATENG.COM – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko.
Penolakan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara ini disampaikan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly saat jumpa pers secara virtual di Jakarta pada Rabu, 31 Maret 2021.
“Pemerintah menyatakan bahwa permohonaan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna.
Baca Juga: Pasokan BBM dan LPG di Wilayah Jateng serta DIY Dipastikan Aman dan Tidak Terdampak
Partai Demokrat kubu Moeldoko telah menyerahkan berkas-berkas kepengurusan ke Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum (AHU).
Berkas berupa permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB tersebut telah diteliti dan dipelajari oleh Kemenkumham.
Termasuk melihat ketentuan undang-undang serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dan keabsahan pelaksanaan KLB Deli Serdang, Sumut pada 5 Maret 2021.
Kemenkumham juga memberikan kesempatan kepada pengurus Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang untuk melengkapi berkas bila ada kekurangan.
Sebelumnya, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko akan segera melakukan penertiban di internal Partai Demokrat.
Juru Bicara Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang Muhammad Rahmad menambahkan bahwa Moeldoko mengimbau seluruh kader tetap bersatu, sebagaimana dikutip SinarJateng.com dari ANTARA.
Pernyataan Moeldoko tersebut merupakan tanggapan terhadap isi jumpa pers Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kantor pusat partai pada Senin, 29 Maret 2021.
Menurut Rahmad, pernyataan dan keputusan AHY tidak lagi berpengaruh pada internal partai. Pasalnya, AHY telah dinyatakan demisioner sebagai ketua umum dan digantikan oleh Moeldoko.***
