Network
SINARJATENG.COM - Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, melakukan pantauan di UDD PMI Kota Semarang terkait stok plasma konvalesen, sekaligus melakukan donor yang ke-2 setelah 14 hari melakukan donor, pada Selasa 27 Juli 2021.
Mengenakan baju hitam bertuliskan Gedor Lakon (Gerakan Dorongan Plasma Konvalesen), ia menyapa para masyarakat yang berada di PMI Kota Semarang, untuk melakukan donor atau mencari pendonor.
"Pada hari ini saya donor plasma yang kedua. Saya senang, aware masyarakat mulai meningkat. Saya tadi juga ngobrol dengan dr Anna (Kepala UDD PMI Kota Semarang), menyampaikan bahwa masyarakat sekarang sudah mulai sadar,” tuturnya.
Baca Juga: Pemkab Klaten Beri Kelonggaran untuk PKL, Bupati: Tetap Perhatikan Prokes
Namun, dari pantauannya, tidak semua masyarakat yang ingin melakukan donor bisa menjadi pendonor.
Hal itu dikarenakan belum tentu lolos pre-skrining, yakni kondisi memiliki antibodi dan hasil negatif terhadap beberapa pemeriksaan keamanan darah, serta memenuhi standar pemeriksaan laboratorium sesuai dengan persyaratan.
”Kemarin saya sebenarnya bertujuh melakukan testing dulu. Ternyata yang bisa (donor) hanya dua. Ada sedihnya juga. Ternyata tidak semua penyintas Covid-19 bisa diambil plasmanya untuk saudara, teman kita yang mengalami gejala atau mengalami Covid-19,” katanya.
Baca Juga: Pemkab Bogor Terima Bantuan 300 Paket Sembako, Bupati Ade Yasin Ajak Masyarakat Saling Peduli
Mempertimbangkan hal itu, ia meminta instansi pemerintah maupun swasta untuk memperhatikan stafnya yang usai terpapar covid. Mereka diminta segera didata, mengingat waktu untuk bisa melakukan donor plasma hanya 3 bulan.
“Memang edukasi dari pimpinan itu penting. Motivasi dari pimpinan itu penting. Siapa saja yang terpapar harus didata. Maka saya berharap sih, saat ini yuk kita data lagi, karena waktunya juga tidak panjang,” ajaknya.
Terkait adanya biaya yang harus dibayarkan ke PMI untuk mendapatkan plasma konvalesen, Taj Yasin memberikan penjelasan, bahwa biaya itu untuk mengganti seluruh proses yang ada. Seperti pre-skrining, reagen, peralatan, dan pengelolaan darah.
Baca Juga: Legislator Minta Satpol PP dan TNI-Polri Kedepankan Cara Humanis saat Penegakan Aturan PPKM
“PMI ini mitra, bukan dari pemerintah, tapi bagian dari warga negara Indonesia. Tentu ada biaya untuk proses ini,” jelasnya.
Ia pun meminta keluarga pasien, untuk selalu berkomunikasi dengan rumah sakit untuk mendapatkan penjelasan secara rinci, mengenai pembiayaannya.
Dengan berkomunikasi, keluarga pasien akan mengetahui mana-mana biaya yang bisa ditanggung pemerintah, BPJS, asuransi swasta, dan mana yang harus dibiayai sendiri.
Baca Juga: Cuaca Panas Landa Sebagian Wilayah Indonesia, BMKG Himbau Masyarakat Jaga Kesehatan
“Jangan jalan sendiri. Kalau butuh plasma, komunikasikan dengan dokternya. Untuk PMI Kota Semarang, kalau (pemenuhan) untuk luar kota, biasanya memang karena tidak ada kerja sama, sehingga langsung dibayarkan dulu (oleh keluarga pasien). Tapi kalau dari rumah sakit, biasanya rumah yang membayarkan dulu. Ini yang harus dikomunikasikan dengan rumah sakit,” terangnya.***
