Network
SINARJATENG.COM - Anggota Komisi IX DPR Nurhadi meminta penegakan aturan serta pengawasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 oleh petugas atau aparat keamanan tidak boleh diskriminatif atau tebang pilih.
Nurhadi meminta, para aparat yang ditugaskan juga perlu mengedepankan cara yang humanis, persuasif, dan presisi.
"Hal yang perlu jadi catatan adalah pengawasan dan penegakan aturan PPKM ini tidak boleh diskriminatif atau tebang pilih," ucap Nurhadi kepada wartawan, Selasa, 27 Juli 2021.
Baca Juga: Arab Saudi Membuka Kembali Akses Umroh, Kemenag Segera Lobi Syarat Umroh untuk Jemaah Indonesia
"Semua harus diperlakukan adil serta dilakukan dengan cara yang humanis, persuasif, dan presisi. Serta tidak main gertak dan asal angkut," ujarnya menambahkan.
Menurutnya, dengan melibatkan TNI, Polri dan Satpol PP dalam mengawasi penerapan makan di warung selama PPKM merupakan hal yang wajar. Justru masyarakat perlu dapat edukasi dari peristiwa tersebut.
"Saya rasa pelibatan TNI, Polri dan Satpol PP dalam penegakan aturan PPKM menurut saya hal yang wajar dan memang begitulah seharusnya justru kalau bisa masyarakat juga dilibatkan sebagai bahan dari edukasi," terangnya.
Baca Juga: Kaget Dagangannya Diborong Gubernur Jateng, Supri: Wah Terima Kasih Pak Ganjar
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah menerapkan pembatasam waktu makan pengunjung maksimal 20 menit di warung atau tempat makan sejenis pada daerah yang menerapkan PPKM Level 4.
