Network
SINARJATENG.COM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI dengan Bupati Garut Rudy Gunawan, Pimpinan DPRD Kabupaten Garut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Dewan Pendidikan Kabupaten Garut dan jajaran stakeholder lainnya, di Garut, Jawa Barat, Jumat 27 November 2020.
Dalam kesempatan itu, Hetifah mengingatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, untuk mempersiapkan secara matang rencana Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tatap Muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Mengingat, situasi masih dalam kondisi pandemi Covid-19.
"Komisi X menegaskan keputusan untuk mengembalikan KBM Tatap Muka ada di tangan Pemda. Maka, Pemda perlu merencanakan secara matang kesiapan tiap sekolah untuk melaksanakan protokol kesehatan. Terlebih di Garut, pernah terjadi klaster di beberapa tempat pendidikan. Nah, itu harus jadi pelajaran karena kunci utama yang harus lindungi adalah kesehatan dan keselamatan anak-anak kita," ujar Hetifah.
Baca Juga: Babinsa Kalisalak Lakukan Karya Bakti Bersama Warga Bersihkan Saluran Air
Di sisi lain, berkaitan dengan kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Hetifah mengemukakan bahwa di tahun 2021 berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memiliki satu program yang sifatnya masif untuk memastikan setiap daerah mendapatkan akses fasilitas internet yang memadai.
"Jadi, mudahan-mudahan persoalan yang terkait dengan sarana dan prasarana (sarpras) infrastruktur internet dan juga mudah-mudahan kesulitan untuk para siswa-siswi di Indonesia khususnya di Kabupaten Garut yang tidak bisa memiliki gawai bisa segera diatasi," pungkas politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Sementara itu, Bupati Garut Rudy Gunawan mengungkapkan pihak Pemkab Garut belum akan membuka kegiatan KBM secara tatap muka pada awal bulan Januari tahun 2021 mendatang.
Baca Juga: MUI Banyumas Gelar Pelatihan Pamulasaraan Jenazah secara Syar'i bagi Tenaga Kesehatan Rumah Sakit
Meskipun, sudah diperbolehkan sesuai keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
