Bupati Pemalang Abaikan Usulan Calon Sekwan dari Pimpinan Dewan, Tatang Kirana: Ini Sudah Merusak Marwah DPRD

“Hasil pansel menunjukkan nama Bagus Sutopo dengan nilai tertinggi, kok malah tidak dipakai, ada apa. Berdasarkan rapim, kami sepakat meminta peserta seleksi jabatan sekwan ranking 1 untuk dilantik, tapi realitasnya beda. Artinya DPRD tidak dihargai dan tentu sangat melukai kami,” ungkapnya.

Ditambahkan oleh, Ketua DPRD Pemalang, Tatang Kirana, menilai bahwa Bupati telah merusak marwah DPRD.

"Langkah bupati sudah mencoreng marwah lembaga,” pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah, M. Arifin, menuturkan, pengisian jabatan sekretaris DPRD sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Komisi A DPRD Pemalang Bakal Panggil BKD Terkait Seleksi JPT Pratama Sekretaris DPRD yang Menuai Polemik

"Secara mekanisme semuanya sudah sesuai, baik itu peraturan menteri dalam negeri maupun peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, kemudian Undang-Undang no. 5 tahun 2014, Undang-Undang no. 23 tahun 2014. Disebutkan dalam PP (Peraturan Pemerintah) 11 tahun 2017, disebutkan, kewenangan untuk memilih satu dari tiga nama hanya dimiliki oleh bupati selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),” tuturnya.

Perbedaan Dasar Hukum

Dalam pelantikan jabatan Sekretaris DPRD, Bupati Pemalang, berpedoman dengan PP 11/2017. Sedangkan, DPRD menggunakan UU 23/2014.

Secara yuridis, UU (Undang-undang) mempunyai satu tingkat diatas PP (Peraturan Pemerintah). Didasarkan pada Undang-undang nomor 12 tahun 2011, tentang hierarki peraturan perundang-undangan.***