Network
Pemerintah Kota Pekalongan sudah melakukan beberapa kebijakan, di antaranya kegiatan perkantoran dapat beroperasi 100 persen, dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan pengurangan jam kerja.
"Yakni Senin-Kamis, mulai pukul 08.00-14.00 WIB dan Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB. Serta menerapkan work from home (WFH) bagi pegawai yang sakit, berisiko tinggi, maupun ibu hamil,” terangnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa 26 Januari 2021.
Baca Juga: Bicara Soal Prinsip, Luhut Binsar Pandjaitan: Jabatan Adalah Amanah yang Harus Dijaga
Selain itu, lanjut wali kota, jam operasional pusat perbelanjaan dan rumah makan/ restoran dibatasi hingga pukul 20.00 WIB. Sedangkan kafe atau kegiatan sejenis sampai pukul 21.00 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) ketat. Sanksi akan diberikan kepada para pemilik usaha yang melanggar aturan itu.
Saelany menambahkan, dalam kebijakan PPKM tersebut juga mewajibkan kegiatan belajar mengajar di semua tingkatan (TPQ, Madin,TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SLTA/MA, perguruan tinggi) dilakukan secara daring. Sedangkan, kegiatan ibadah keagamaan dapat dilakukan secara berjemaah dengan pembatasan kuota 50 persen dari kapasitas yang tersedia, dan menerapkan prokes ketat.
Dirinya menegaskan, tempat hiburan atau karaoke wajib tutup. Kegiatan di pasar rakyat dibatasi kapasitas dan waktu operasionalnya hingga pukul 17.00 WIB. Penyelenggaraan kegiatan sektor pariwisata dan kegiatan hajatan juga dibatasi, yakni jumlah tamu/pengunjung yang hadir, paling banyak 30 persen dari kapasitas ruang/tempat.
Baca Juga: Gunung Merapi Erupsi, Ganjar Pastikan Masyarakat Sekitar Puncak Aman
“Untuk resepsi pernikahan atau hajatan, harus mematuhi prokes ketat, dan jumlah tamu yang hadir paling banyak 30% dari kapasitas ruang/tempat. Misalnya, jumlah tamu tidak melebihi 150 orang dan harus dibagi dalam tiga sesi, menyesuaikan tempat yang ada,” imbuhnya.
Saelany meminta, OPD terkait beserta jajarannya lebih meningkatkan koordinasinya dalam pemberlakuan PPKM ini. Termasuk melibatkan para camat bersama Forkopimcam dan lurah, serta tingkatan di bawahnya (RT/RW), agar dapat melaksanakan kebijakan di wilayah masing-masing, seperti mengaktifkan program Jogo Tonggo.
“Satpol PP harus berkoordinasi dengan TNI dan Polri, untuk lebih mengaktifkan aturan perpanjangan PPKM yang baru ini. Agar dapat meningkatkan kerja sama, dalam menerapkan aturan-aturan tersebut lebih tegas,” tandasnya.***
