Network
SINARJATENG.COM - Kongres Luar Biasa Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) yang diadakan oleh Demokrat kubu Moeldoko telah diputuskan tidak sah oleh Pemerintah.
Meski begitu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko menggugat surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengenai SK kepengurusan tahun 2020 dan SK ADART tahun 2020.
Mengetahui hal itu, Rachland Nashidik selaku Wasekjen Partai Demokrat, menyebut Moeldoko sebagai seorang jenderal tuna etika di saat Covid-19 melonjak.
"Jenderal Moeldoko sungguh tuna etika. Satu, di saat Covid menggila, dia masih mengurusi ambisinya membegal Partai Demokrat: menggugat keputusan Kemenhukam, tak peduli pada kecaman publik," tulis politisi Demokrat, Rachland Nashidik di akun Twitternya, seperti dikutip, Sabtu, 26 Juni 2021.
Menurutnya Rachland Nashidik, Moeldoko sebagai bagian dari pemerintahan tak sungkan menggugat keputusan pemerintah.
"Dia tak sungkan gugat keputusan pemerintah meski dia sendiri bagian dari pemerintah," tambahnya.
Seperti kita ketahui, Moeldoko dan Jhoni Allen memasukkan gugatan terhadap Menkumham Yasonna Laoly yang menolak permohonan panitia KLB Ilegal Deli Serdang pada tanggal 31 Maret 2021 di PTUN.
Pasalnya, Yasonna Laoly telah menegaskan hasil KLB tersebut tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
