Network
SINARJATENG.COM – Saat Ini, Perum Perhutani mengelola kawasan hutan negara seluas 2,4 juta hektar di Pulau Jawa dan Madura.
Jumlah tersebut akan berubah jika pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan jadi dilaksanakan.
Pasalnya, satu juta hektar lahan yang sebelumnya masuk kawasan hutan negara yang dikelola Perhutani akan dilepas.
Hal ini menjadi salah satu konsekuensi dari pemberlakuan PP yang merupakan amanat Pasal 36 dan Pasal 185 Huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Sehingga, akan berdampak pada jumlah pekerja. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) Serikat Karyawan (Sekar) Perhutani Muhammad Ikhsan dan Ketum Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani (SP2P) Slamet Juwanto sebagaimana dikutip Sinar Jateng dari laman Antaranews.
Tercatat 18.000 karyawan mengelola hutan negara seluas 2,4 juta hektar tersebut. Jika satu juta hektar hutan berkurang, maka sekitar 6.000 karyawan Perhutani berpotensi dirumahkan.
Baik Sekar Perhutani dan Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani (SP2P) mempertanyakan nasib para karyawan dan keluarga jika terjadi pengurangan.
Baca Juga: Cuaca Mulai Membaik, Nelayan di Pekalongan Mulai Berani Melaut
Kedua puncak pimpinan organisasi serikat karyawan Perum Perhutani itu berharap agar pemerintah yang telah mengeluarkan regulasi itu bertanggung jawab atas masa depan segenap karyawan dan keluarga terdampak oleh terbitnya PP terbaru di bidang kehutanan itu.
