Network
“Jadi 50 persen dari 514 DPC, berarti 260-an sekian itu. bilangannya saja ratusan itu, berat. Jadi kita hilangkan sajalah. Kemudian MTP juga kita hilangkan, kita hilangkan saja itu. Karena ini berat untuk mereka penuhi,” ujar Janson Sitindaon.
Sedangkan di sisi syarat Majelis Tinggi Partai (MTP) yang ketuanya adalah SBY, bisa dipastikan SBY tidak memberikan dukungan atas KLB PD Deli Serdang.
Baca Juga: Mencari Persamaan Polemik Demokrat dengan Polemik PKB 2008, Gus Dur: SBY dan JK Orangnya
"Ketua MTP kan Pak SBY sudah jelas itu, tidak mungkin kemudian ada izin dari Majelis Tinggi Partai," ujar Janson Sitindaon melanjutkan analisanya.
Dengan hitung-hitungan yang sudah disampaikan itu, Jansen Sitindaon menyatakan bahwa hampir seluruh syarat tidak terpenuhi.
Artinya bila satu syarat saja tidak terpenuhi, maka KLB jelas dianggap tidak sah.
Baca Juga: Jadwal Layanan SIM Keliling di DKI Jakarta Hari Ini 7 Maret 2021
“Jangankan menggunakan tiga syarat. Satu syarat saja tidak terpenuhi. Anggaplah misalnya kemarin 514 DPC semua hadir, tidak ada satu DPD pun hadir, itu pun tidak sah. Apalagi ini, DPC-nya jauh dari forum untuk KLB, DPD-nya satu pun tidak ada yang hadir,” ucap Jansen Sitindaon menjelaskan maksudnya.
“Apa yang tersurat itu, karena kita ini negara hukum. Bukan negara kekuasaan, jadi kekuasaan sekalipun, negara sekalipun itu tunduk, tunduk di bawah hukum, termasuk rakyat,” ucap Jansen Sitindaon melanjutkan.
Jansen Sitindaon juga berpesan pada seluruh kader PD agar tenang menghadapi polemik PD.
