Mencari Persamaan Polemik Demokrat dengan Polemik PKB 2008, Gus Dur: SBY dan JK Orangnya

- 7 Maret 2021, 08:25 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. /Dok. Polkam.go.id

SINARJATENG.COM - Pernyataan Mahfud MD mengenai polemik Demokrat bisa jadi kilas balik proses kudeta partai PKB tahun 2008.

Pernyataan Mahfud MD yang jadi kilas balik kejadian kudeta partai PKB tahun 2008 ia tuliskan di aku Twitter miliknya.

"Sama juga dengan sikap pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol," ujar Mahfud MD MD seperti dikutip dari akun Twitter miliknya pada 6 Maret 2021.

Baca Juga: Jadwal Layanan SIM Keliling di DKI Jakarta Hari Ini 7 Maret 2021

Pada bulan April 2008, Gus Dur menyatakan bahwa kudeta partai PKB didalangi oleh SBY dan JK.

Sedangkan Muhaimin Iskandar hanya dianggap sebagai alat.

"Ada orang luar. Muhaimin itu hanya alat," ucap Gus Dur saat memberikan pernyataannya dalam jumpa pers di Kantor PBNU tahun 2008.

Baca Juga: Jadwal Film dan Sepak Bola Hari Ini, Minggu 7 Maret 2021

Gus Dur kemudian melanjutkan bahwa orang luar itu adalah SBY dan JK.

"SBY dan JK orangnya," ujar Gus Dur menjelaskan dalang di polemik partainya.

Gus Dur kemudian menerangkan bahwa beberapa hal yang dilakukan Muhaimin Iskandar tidak sah.

Sama seperti polemik Partai Demokrat saat ini, di mana AHY dan jajaran PD menuding KLB PD Deli Serdang sebagai tidak sah.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca DKI Jakarta, Minggu 7 Maret 2021: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

Hingga saat ini, penunjukan Moeldoko sebagai Ketua umum (Ketum) PD versi Deli Serdang belum mendapatkan legalitas hukum. Oleh sebab itu, AHY secara resmi masih menjadi Ketum PD.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PD, Jansen Sitindaon, juga menyatakan posisi AHY sebagai ketua umum yang sah.

“Jadi teman-teman tenang semuanya. Demokrat yang sah itu, dan sejak dulu juga sudah disahkan oleh Kemenkumham, Partai Demokrat yang dipimpin oleh Mas AHY. Kita solid, satu barisan, di bawah komando Ketum Mas AHY,” ucap Jansen Sitindaon seperti dikutip dari akun Twitter miliknya pada 7 Maret 2021.

Baca Juga: Akhirnya, Setelah Menghilang Beberapa Episode Andin Kembali Muncul di Sinetron Ikatan Cinta

Pada saat perebutan kekuasaan PKB di tahun 2008, Muhaimin Iskandar juga dianggap sebagai orang yang dekat dengan istana.

Posisi Muhaimin Iskandar ini hampir sama dengan posisi Moeldoko yang merupakan bagian dari istana.

Respons pemerintah era Presiden SBY tahun 2008 saat berlangsungnya polemik partai juga hampir sama dengan reaksi pemerintah era Presiden Jokowi saat ini.

Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia, Wamenkes: Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Berat Tergolong Sangat Rendah

Pemerintah tidak ikut campur dalam urusan polemik internal partai. Hal ini ditegaskan Mahfud MD melalui pernyataannya.

"Jadi sejak era Bu Mega, Pak SBY sampai Pak Jokowi ini, pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub yang dianggap sempalan karena menghormati independensi parpol," ujar Mahfud MD.*

Editor: Intan Hidayat


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x