Network
SINARJATENG.COM - Penyaluran program bantuan sosial pada masyarakat miskin harus selektif dan transparan, serta objektif agar tidak menimbulkan polemi.
Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, minta agar hal itu dilakukan.
Seperti yang telah dijelaskan oleh Wali Kota Pekalongan Saelany Machfudz di Pekalongan, Sabtu 9 Januari 2021.
Baca Juga: Pesawat SJ 182 Hilang Kontak, Asisten Manajer Perencanaan Sipil PLN Ikut dalam Penerbangan
"Kami mengingatkan pendataan calon penerima harus transparan dan hindari masalah kepentingan pribadi (berkaiatan dengan teman, saudara, dan lainnya, red.) agar bisa tepat sasaran dalam penyaluran bansos," katanya.
Ia mengisntruksikan pada jajaran dinas terkait untuk memastikan penyaluran dana bansos yang selama ini digulirkan kepada masyarakat dilakukan dengan prosedur yang selektif dan penyaluran yang ketat.
Pada akhir 2020, kata dia, sudah ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah mengundurkan diri (graduasi mandiri) penerima bansos.
Baca Juga: Warga Kepulauan Seribu Bantu Pencarian Pesawat Sriwijaya Air SJ-182
"Ini artinya, mereka sudah mandiri sehingga data penerima KPM yang sudah mandiri bisa digantikan dengan warga miskin lainnya yang memenuhi persyaratan. Hal ini memang harus selektif," katanya.
