Network
SINARJATENG.COM - Potensi gempa yang dapat membangkitkan tsunami di kawasan Selatan Jawa, kini telah diungkapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Institut Teknologi Bandung.
Dari pengungkapan tersebut, dijelaskan bahwa ada dua lokasi yaitu berada di kawasan selatan Banten - Jawa Barat dan selatan Jawa Tengah - Jawa Timur.
Hal itu telah dipublikasikan dalam jurnal internasional Nature. Plt. Direktur Pemetaan dan Evakuasi Risiko Bencana BNPB Abdul Muhari, Ph.D.
Baca Juga: Jadwal Liga Spanyol Pekan ke-16, Barcelona vs Eibar
Abdul Muhari menuturkan, berdasarkan hasil riset ini, terdapat segmen yang berada di selatan Banten – Jawa Barat dengan potensi energi hingga magnitudo 8,8.
“Sedangkan segmen Jateng - Jatim berpotensi memiliki energi magnitudo 8,9 yang jika terlepas secara bersamaan akan menghasilkan potensi energi setara magnitudo 9,1,” ujar Abdul Muhari dalam siaran pers yang diterima Pikiran-rakyat.com, Selasa, 29 Desember 2020.
Mengantisipasi hal tersebut, BNPB telah mendesain upaya mitigasi terintegrasi. Salah satu Langkah yakni pembangunan greenbelt yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
Baca Juga: Ketua Komisi D DPRD Jateng Pastikan Prokes Diterapkan di Seluruh Stasiun
Greenbelt atau sabuk hijau yang akan dibangun merupakan gugusan tanaman yang mengkombinasikan dua jenis pohon, yaitu mangrove dan pohon palaka.
Mangrove ditanam di sisi menghadap ke laut dengan jenis pandanus atau jenis mangrove lain yang bisa tumbuh di substrat pasir.
Tanaman ini berfungsi untuk mereduksi energi tsunami. Sedangkan palaka, pohon yang termasuk tanaman keras ini berfungsi sebagai lapisan pelindung di sisi belakang atau sisi darat.
Baca Juga: Ini Daftar Wartawan Pemenang Lomba Karya Jurnalistik Kiprah Baznas Jawa Tengah 2020
Abdul Muhari, Ph.D mengatakan, ketebalan dan formasi penanaman vegetasi ini akan diatur sedemikian rupa, berbasis perhitungan ilmiah agar penetrasi tsunami tidak terlalu jauh ke arah darat dan dapat meminimalisir korban dan kerusakan di daratan.
“Kegiatan penanaman ini diupayakan akan dimulai pada awal tahun dengan berkoordinasi dengan Pemda setempat,” ujar Muhari.
Menurut Muhari, sejauh ini beberapa daerah teridentifikasi telah memiliki tempat evakuasi sementara (TES), namun tidak seluruhnya karena beberapa daerah terletak di dataran rendah.
Baca Juga: Amankan Nataru, Kapolda Jateng Pantau Kesiapan Pospam di Simpang Tujuh Kudus
Untuk itu, Dr. Abdul Muhari menyampaikan untuk daerah-daerah yang berada di dataran rendah, TES dapat memanfaatkan sekolah atau bangunan-bangunan tinggi yang tahan gempa dan tsunami.
Selain itu, fasilitas umum seperti jembatan penyeberangan juga dapat digunakan sebagai temporary vertical evacuation, seperti yang sudah dilakukan di Jepang. Fasilitas tersebut harus didesain sedemikian mudah dijangkau oleh masyarakat yang akan berlari untuk menyelamatkan diri.
Riset mengenai potensi tsunami ini disampaikan oleh Abdul Muhari dan peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Sri Widyantoro dan Rahma Hanifa di hadapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, para bupati di kawasan selatan Jawa, TNI, Polri, serta Forkopimda lingkup Provinsi Jawa Tengah.
Baca Juga: Polisi Tetapkan Artis Gisella Anastasia sebagai Tersangka Kasus Video Syur
Menyikapi potensi tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan perlu dilakukan pertemuan dengan pihak Pertamina yang memiliki fasilitas penampungan bahan bakar minyak di Kabupaten Cilacap.
Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan perlunya penguatan atau perbaikan fasilitas-fasilitas vital yang akan berpotensi memberikan collateral damage pada saat tsunami terjadi.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperkuat upaya pengurangan risiko bencana (PRB), seperti kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami.
Baca Juga: Ombudsman Jateng Lakukan Kajian Penyebaran Covid-19 di Bandara dan Pelabuhan, Berikut Hasilnya
Dilansir dari Pikiran Rakyat dengan judul Gempa Magnitudo 9,1 Ancam Selatan Jawa, Tsunami Berpotensi Sapu Pesisir Banten Sampai Jawa Timur, Kesiapsiagaan tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat desa tangguh bencana, melakukan latihan kesiapsiagaan bersama dengan pemerintah dan masyarakat terutama di daerah sepanjang selatan Jawa, minimal tiga kali dalam satu tahun.***
