Network
SINARJATENG.COM - Aparatur sipil negara (ASN) diminta oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk ubah pola pikir atau mindset dalam menjalankan tugas.
Terutama dalam pemberian pelayanan publik di tengah upaya transformasi digital.
Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2020 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara daring, Kamis, 17 Desember 2020.
Baca Juga: Pengamat: Mengenai Kasus Kerumunan, Ridwan Tidak Hanya Membidik Mahfud MD, Tapi Juga Pihak di Istana
"Transformasi digital dalam pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan mindset," Ucapnya.
Perubahan pola pikir tersebut perlu diterapkan tidak hanya dalam mengubah sistem pelayanan dari luring menjadi daring, melainkan juga harus diikuti dengan perubahan perilaku transparan dan akuntabel.
"Hal ini sangat diperlukan tidak hanya sekedar mengubah layanan menjadi online, atau dengan menggunakan aplikasi digital, akan tetapi juga harus diikuti dengan perubahan perilaku," paparnya.
Baca Juga: Polisi Lakukan Rekonstruksi di 4 TKP untuk Selesaikan Kasus Mutilasi oleh Manusia Silver di Bekasi
Digitalisasi juga mencakup integrasi pelayanan publik di seluruh area layanan, sehingga hal itu dapat memberikan nilai tambah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan, katanya.
Pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dengan menganggarkan sebesar Rp 30,5 triliun untuk program-program tersebut.
"Salah satunya adalah untuk pembangunan akses internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia. Sebanyak 233 desa telah ditetapkan menjadi contoh desa digital di Indonesia," jelas Wapres dikutip dari Antara.
Baca Juga: Polwan Peduli Warga Kurang Mampu dan Dhuafa, Inilah Sosok Bripka Tsuraya
Wapres juga menekankan empat hal yang harus mendapat perhatian dalam upaya percepatan transformasi digital pemerintahan.
Dilansir dari Galamedia News dengan judul Ma'ruf Amin Minta ASN Ubah Mindset Agar Bisa Ikuti Transformasi Digital, Empat fokus tersebut ialah percepatan penyelesaian regulasi, pedoman dan standar teknis implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE); penyelesaian pembangunan infrastruktur digital dan percepatan integrasi sistem aplikasi pemerintahan (e-government) terpadu secara nasional; penyederhanaan struktur bisnis K/L dan pemerintah daerah; serta peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN.
"Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN diperlukan, utamanya dalam literasi digital, untuk mewujudkan transformasi digital birokrasi menuju birokrasi kelas dunia," pungkasnya.*** ( Lucky M Lukman/ Galamedia News)
