Minta Cepat Atasi Persoalan Bangsa, Perempuan Garda Nusantara Punya Tiga Tuntutan

- 29 November 2020, 00:10 WIB
Ilustrasi bendera Indonesia. /Pixabay/ANDREAS_DANANG_A  Area lampiran
Ilustrasi bendera Indonesia. /Pixabay/ANDREAS_DANANG_A Area lampiran /

Rangkaian acara yang digelar Rizieq Shihab, di Petamburan, Jakarta Pusat, Tebet, Jakarta Selatan, dan Megamendung, Bogor, Jawa Barat, juga mengundang kerumunan massa.

Bahkan, kata dia, muncul klaster-klaster baru penyebaran COVID-19 dari acara-acara di tiga lokasi tersebut sehingga polisi kini tengah mengusut kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan tersebut.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Connie, lalu lahirlah tuntutan yang kedua dari Perempuan Garda Nusantara.

Baca Juga: Kalina Ocktaranny Ungkap Kesamaan Deddy Corbuzier dan Vicky Prasetyo

"Tuntutan kedua, negara harus hadir dengan tegak dan utuh dalam menjamin terkendalinya haluan negara. Negara harus dapat membuktikan terciptanya ketertiban dan keamanan nasional dari kendala yang terus memompa ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Connie.

Harkristuti menambahkan bahwa negara harus membuktikan kehadirannya dengan lebih tegas, konsisten dan terukur dalam bertindak.

Ketiga, Perempuan Garda Nusantara bahkan menyinggung soal "reshuffle" atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Baca Juga: Agar Tidak Terjebak Konflik Kepentingan, KKP Baru Harus Berani Cabut Aturan Ekspor Benih Lobster

Dilansir dari Antara News yang berjudul Perempuan Garda Nusantara minta cepat atasi persoalan bangsa. Menurut Harkristuti, tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pemberian izin eksportir benih lobster, Rabu (25/11) lalu, hendaknya dijadikan momentum bagi Presiden Jokowi untuk melakukan "reshuffle" kabinet secara luas.

"Kami sangat mendukung usaha-usaha untuk me-'reshuffle' Kabinet Indonesia Maju, dan juga lembaga-lembaga pemerintah demi efektivitas kerja Presiden dalam menjalankan kebijakannya, terutama pada aspek penanganan intoleransi, radikalisme dan separatisme, serta penegakan protokol kesehatan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional," kata Harkristuti pula.***

Halaman:

Editor: Aman Ariyanto

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x