SINARJATENG.COM - Hari ini, Senin 8 Maret 2021 pagi, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono direncanakan akan sambangi Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna menyerahkan surat tudingan perbuatan melawan hukum atas dilaksanakannya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
Dalam gelaran KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko diangkat sebagai ketua umum. Terjadi dualisme kepemimpinan dalam tubuh partai berlambang bintang mercy tersebut.
Surat tersebut berjudul, 'Perbuatan Melawan Hukum atas penyelenggaraan KLB di Deli Serdang, Sumut, yang dilakukan oleh kelompok Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD)'.
Baca Juga: Pengamat: Dugaan Keterlibatan Istana dalam Konflik Internal Partai Demokrat
Deputi Media Massa Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Ni Luh Putu Caosa Indryani dalam surat undangan yang diterima redaksi menyebutkan, dalam penyerahan surat ke dua kementerian dan lembaga itu, AHY akan didampingi sekitar 34 Ketua DPD Partai Demokrat.
"Senin, 8 Maret 2021 pukul: 09.00 WIB (berkumpul 08.30 WIB) - selesai. Tempat: dari Kantor DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat menuju Kantor Kemenkum HAM, dilanjutkan menuju Kantor KPU," tulisnya dalam surat undangan yang diterima di Jakarta, Senin 8 Maret 2021 pagi.
Seperti kita ketahui bersama, sejumlah orang yang mengatasnamakan Partai Demokrat yelah menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021.
Baca Juga: Situasi Partai Demokrat Memanas, AHY: Moeldoko Musuh Bersama
Dari hasil KLB tersebut para peserta telah memilih Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum Demokrat.
Pimpinan sidang Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun mengatakan pihaknya segera mendaftarkan hasil KLB ke Kemenkumham. Menurutnya, pendaftaran pengurus baru merupakan langkah normatif selepas menggelar kongres partai.
"Tahapan berikutnya itu, jadi normatif, termasuk untuk mendaftarkan ke Kemenkumham. Oleh karena itu kita kerja keras untuk membuat Demokrat menjadi partai demokratis terbuka dan modern," kata Jhoni, Jumat 5 Maret 2021.***