Network
SINARJATENG.COM – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret 2021.
Banyak pihak yang menganggap KLB ini ilegal karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat. Bahkan AHY menyatakan bahwa tidak ada pemilik hak suara sah yang hadir dalam KLB tersebut.
Situasi Partai Demokrat semakin memanas karena dugaan kudeta Partai Politik yang dilakukan oleh Moeldoko bersekongkol dengan segelintir kader partai.
Baca Juga: Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19, Pengunjung Objek Wisata di Boyolali Mengikuti Swab Antigen
“Berkolusi dan mencoba untuk memutar balikan fakta, menggulingkan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah,” ucap AHY saat rapat konsolidasi di DPP Demokrat, pada Minggu, 7 Maret 2021.
AHY meminta agar negara dan aparat pemerintah tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat.
Alasan belum adanya sikap pemerintah menanggapi peristiwa ini disebutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang menyatakan bahwa belum ada laporan resmi terkait KLB ini.
Baca Juga: Dituding Pansos, Ibu Mantan Kaesang: Saya Ibu yang Terzolimi
Beberapa pengamat politik menduga bahwa sikap diamnya pemerintah disebabkan karena adanya keterlibatan Istana dalam konflik internal Partai Demokrat.
