SINARJATENG.COM - Kepolisian diminta Forum Satu Bangsa untuk mengusut tuntas pembakaran gereja dan rumah warga serta pembunuhan yang terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah, pada Jumat (27/11).
Ketua Umum Forum Satu Bangsa Hery Haryanto Azumi, mengutuk keras tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan tersebut.
Apalagi tindakan menyerang tempat ibadah yang dapat memicu terjadinya konflik dalam skala yang lebih besar.
Baca Juga: KPK Ungkap Tersangka Kasus Suap terkait dengan Perizinan RSU Kasih Bunda di Kota Cimahi
"Usut tuntas dan tangkap pelaku kriminal tersebut beserta dalangnya agar tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang mengorbankan rakyat dan umat beragama," kata Hery.
Menurut dia, pembakaran tempat ibadah dan pembunuhan warga yang tidak berdosa apapun alasannya tidak dapat dibenarkan.
Hery juga meminta agar para tokoh agama bersatu menghadapi berbagai provokasi dalam segala bentuknya. Para tokoh agama harus menjaga lisannya agar tidak menimbulkan kerusakan bagi umat manusia.
Baca Juga: Mandalika Racing Team Pastikan Ikut di Ajang MotoGP 2021, Berikut Nama Pembalapnya!
Hery sangat menyayangkan masih banyak pemuka agama membangun dan menyebarkan narasi "perang" antaragama di NKRI yang sejak awal berdirinya telah terbangun kesepakatan sebagai Negara Damai (Daar as-Salam).
"Para pendiri bangsa telah meletakkan fondasi yang kokoh dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bagi Bangsa Indonesia, jangan sampai kita merusaknya," ucap mantan Ketua Umum PB PMII ini.
Menurut dia, jangan sampai potensi dan kemajuan Bangsa Indonesia kembali hancur karena tersedot ke dalam pusaran konflik sektarian dan agama yang mestinya sudah lama dilewati.
Baca Juga: Pemprov Jabar Mendapat Hibah Dua Unit Gran Max dari Daihatsu Untuk Perangi Covid-19
Dilansir dari Antara News yang berjudul Forum Satu Bangsa: Usut pembakaran gereja dan pembunuhan di Sigi, Penggagas Majelis Dzikir Hubbul Wathon itu menilai ada rembesan dari konflik internasional yang berusaha menjadikan Indonesia sebagai zona konflik agama dan etnis agar Indonesia tidak dapat muncul sebagai negara maju yang bermartabat di panggung dunia.
"Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak tegas dalam penegakan hukum, mengayomi secara politik dan menyelaraskan segala arus sosial yang ada," katanya.***