Network
SINARJATENG.COM – Mal pelayanan publik (MPP) Kabupaten Blora diharapkan tidak hanya untuk pelayanan dokumen, namun juga bisa menjadi pusat ekonomi baru.
Hal itu disampaikan Bupati Blora Arief Rohman pada penandatanganan nota kesepakatan, kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dengan enam lembaga luar Pemkab, di ruang pertemuan Gedung MPP Kabupaten Blora, Selasa 11 Mei 2021.
Menurutnya, karena MPP terletak di tepi jalan nasional, sehingga cocok juga digunakan untuk memasarkan produk UKM. Jangan hanya tampak sebagai kantor pelayanan, namun juga benar-benar seperti mal.
Baca Juga: Ganjar Kembali Gelar Open House Virtual, Berikut Ini Alamat Zoom Meetingnya
“Biar benar-benar seperti mal, maka ke depan saya ingin ada aktivitas ekonomi juga disini. Selain dekranasda, tolong nanti produk-produk UKM dan oleh-oleh khas Blora bisa turut dipasarkan di sini. Jadi masyarakat yang datang selain mengurus dokumen dan perizinan, bisa sembari berbelanja,” terang bupati.
Bupati juga ingin di area MPP ada free wifi yang internetnya kencang, agar anak-anak muda juga betah berkreasi di MPP. Apalagi, konten digital saat ini sedang naik daun.
Disampaikan, beberapa pos layanan sudah mulai membuka pelayanan, sembari menunggu peluncuran resmi oleh Menteri PAN RB RI, yang rencananya awal Juni nanti.
Baca Juga: Terpantau Tidak Ada Satgas Awasi Pengunjung di Pusat Perbelanjaan di Kudus, Ini Pesan Bupati Hartopo
“Akhir Mei nanti akan ada monitoring dari Kementerian PAN RB. Semoga hasilnya bagus, sehingga 3 Juni bisa diresmikan langsung oleh Pak Menteri. Kita juga ingin undang Pak Gubernur,” imbuhnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blora Purwanto menyampaikan, saat ini, baru enam instansi luar pemkab yang menandatangani nota kesepakatan, kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
Di antaranya, Polres Blora, Kemenag, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Bank Jateng, BRI, dan Kantor Pos.
Rencananya, lanjut Purwanto, ada sembilan lembaga lintas sektoral yang melakukan penandatanganan kerja sama pembukaan pelayanan di MPP hari ini. Namun karena diwaktu yang bersamaan tiga lembaga ada acara lainnya, sehingga ditunda.
“Yang kami tunda adalah Kejaksaan, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan Imigrasi. Semoga ke depan, bisa segera kita lakukan menyusul. Sehingga total akan ada 247 layanan yang dibuka di MPP kita nanti,” kata Purwanto.
