SINARJATENG.COM – Usai dilantik menjadi Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi memprioritaskan untuk melakukan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19. Ia bahkan berencana untuk meluncurkan Kartu Prakerja Purbalingga.
“Kartu Prakerja ini bagi mereka-mereka yang kemarin kehilangan pekerjaannya dan belum tercover dengan bantuan dari pusat,” kata Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi Senin, 1 Maret 2021 saat apel pagi di Kecamatan Bukateja.
Pandemi Covid-19 memang memberi dampak yang signifikan bagi perekonomian masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Purbalingga. Banyak masyarakat yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kehilangan pekerjaan.
Baca Juga: Setahun Covid-19 Menyerang Indonesia, Kini Ada Mutasi Baru Virus Corona B117
Tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan program kartu Prakerja. Pemerintah Kabupaten Purbalingga akhirnya berinisiasi mengeluarkan Program Kartu Prakerja Purbalingga.
Untuk sistem pelaksanaannya, data akan diambil dengan sistem bottom-up, dimulai dari tingkat desa.
“Nanti akan kita data, tentunya data ini mulai dari bottom-up, dari tingkat desa,” ungkapnya.
Baca Juga: Warga Jateng Diminta Waspada Puting Beliung di Masa Pancaroba, BMKG: Banyak Terjadi Sambaran Petir
Di tingkat nasional, program kartu prakerja dinilai cukup efektif untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat.
Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020, sebesar 88,9 persen penerima Kartu Prakerja menyatakan bahwa keterampilan mereka meningkat.
Program Kartu Pra Kerja Purbalingga sampai saat ini masih dalam proses penyusunan. Nantinya apabila sudah siap, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan mensosialisasikannya secara resmi.
Baca Juga: Varian Baru Covid-19 Hadir di Jawa Barat, Ridwan Kamil Meminta Bantuan Tim Unpad
Apabila program ini berjalan lancar, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan menjadi kabupaten pertama yang meluncurkan Kartu Prakerja Mandiri.
Di akhir sambutannya, Bupati Purbalingga berpesan agar berhati-hati dalam hal penganggaran. Ia berharap agar Pemkab Purbalingga kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).***