Network
SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan pengisian jabatan pimpinan tinggi jelang Pilkada tetap harus sesuai aturan yang berlaku.
Hal itu disampaikannya usai pengarahan di acara Sosialisasi Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi menjelang Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Monitoring Evaluasi Penggunaan Aplikasi SIJAPTI Kabupaten dan Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Senin 9 November 2020.
“Kita mau sosialisasi bagaimana mengisi jabatan-jabatan yang kosong, promosi, mutasi, jelang Pilkada lagi. Nah biasanya kan di dalam praktiknya seringkali menjelang pilkada kan diganti-ganti. Ini ada aturannya, ada pedoman yang dipegang dan juga terkait dengan netralitas ASN (Apartur Sipil Negara),” ujar Ganjar.
Gubernur menegaskan, ASN jangan sampai terlibat dalam kontestasi Pilkada Serentak. Sehingga ASN tetap fokus pada fungsi dan jabatannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Menjaga netralitas itu penting. Sehingga layanan yang ada dipublik tidak terganggu, masyarakat terlayani dengan baik pilkada berjalan lancar,” tandasnya.
Wakil Ketua Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN), Tasdik Kinanto menuturkan, ASN haru mampu bekerja secara profesional, dan memberikan yang terbaik kepada negara sesuai fungsi dan jabatannya.
“Kita pastikan merit system berjalan dengan baik. Kualitas dan profesionalitas perlu dijaga dengan baik, sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang baik,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Fajar Saka menyebut, hingga hari ini sudah ada 24 pelanggaran ASN yang ditemukan pihaknya. Setidaknya ada 86 orang ASN yang telah direkomendasikan untuk disanksi ke Komisi ASN.
“Sebagian besar sudah ditangani. Harapan kami bisa berkurang dan sosialisasi ini bisa mewujudkan hasilnya, dan tidak banyak lagi ASN yang melakukan pelanggaran,” tandasnya.***
