Ganjar meminta seluruh sekolah di Jawa Tengah, khususnya swasta melakukan pendataan kepada siswanya. Jika ada siswa yang tidak mampu, maka mesti diupayakan mendapatkan bantuan.
"Bisa dengan beasiswa atau sebagainya. Maka sekolah wajib mendata itu," jelasnya.
Ganjar juga mengatakan pihaknya sudah memberikan bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) ke sekolah tersebut. Disinggung tentang keuangan SMK Pelita Bangsa yang kacau akibat adanya tunggakan siswa, Ganjar mengatakan bahwa itu tergantung manajemen sekolah.
"Bantuan kita berikan ke siswa, bukan ke sekolah. Kalau sekolah biasanya bantuannya berupa sarana prasarana. Maka sebenarnya, setiap sekolah ditantang betul-betul untuk bisa mengelola sekolah dengan baik," ucapnya.
Memang lanjut Ganjar, hal itu tidaklah mudah. Dirinya memiliki banyak pengalaman serupa, bagaimana ada siswa sekolah swasta yang menunggak biaya sekolah dan terpaksa harus dibantu menebus ijazahnya.
"Beberapa kali pengalaman saya, saya nebusi ijazah, bayari tunggakan-tunggakan itu. Ada beberapa sekolah yang kompromi, dikasih diskon 50 persen. Tapi ada sekolah yang bayar sepenuhnya. Ya saya kumpulkan, itu dari saya kepada mereka," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 174 siswa SMK Pelita Bangsa Sragen dikabarkan menunggak biaya administrasi sejak 2014 hingga 2019 lalu. Tercatat, jumlah tunggakan sebesar Rp174.445.000.
Baca Juga: 140 Sekolah di Jateng Dilibatkan dalam Pembelajaran Tatap Muka pada 5 April Mendatang
Pihak sekolah mengatakan tidak pernah menagih kekurangan biaya administrasi itu. Para siswa yang menunggak itu, hampir semuanya tidak mengambil ijazahnya, meskipun pihak sekolah mengatakan tidak pernah menahan ijazah mereka.***