Network
SINARJATENG.COM - Kenaikan Harga Eceren Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang mulai berlaku 1 Januari 2021 akan menyulitkan petani karena biaya produksi yang lebih tinggi.
Hal itu dinilai oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty. Evita menyoroti adanya perbedaan perlakuan antara petani dan para pelaku UMKM pada masa pandemi.
Menurut Evita, tidak menutup kemungkinan kenaikan HET ini bisa berpotensi mendorong terjadinya krisis pangan, seperti yang dikhawatirkan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Hari Keenam, SAR SJ 182 Perluas Pencarian Udara dan Permukaan
"Kenaikan harga HET pupuk bersubsidi menyebabkan peningkatan biaya produksi. Kemudian di masa pandemi Covid-19 ini pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas nasional, sehingga diharapkan ada kemudahan dari sisi harga maupun dalam penyaluran pupuk bersubsidi sehingga tidak mengganggu pencapaian produksi pangan," kata Evita dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan harga terbaru yang diterbitkan Kementerian Pertanian melalui Permentan 49/2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, pupuk bersubsidi rata rata naik Rp300 sampai Rp450.
Urea misalnya naik dari Rp1.800/kg menjadi Rp2.250/kg, SP36 naik dari 2.000 menjadi 2.400, ZA naik dari Rp1.400 menjadi Rp1.700, Organik Granul naik dari Rp500 menjadi Rp800, sementara untuk NPK tetap Rp2.300.
Baca Juga: 167 Alumni Community Learning Center Sabah dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu Kembali ke Tanah Air
Menurut anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah (Jateng) III meliputi Kabupaten Grobogan, Rembang, Pati, dan Blora ini, kenaikan harga pupuk bersubsidi ini membuat petani makin sulit karena biaya produksi meningkat, apalagi pandemi selama 10 bulan terakhir makin membuat daya beli petani menurun.
