Network
“Seringkali Kegagalan pembangunan daerah dan kerusakan lingkungan di daerah dikarenakan kontrak politik antara calon kepala daerah dan pengusaha pendukung calon. Jadi sehabis pilkada selesai banyak sekali Surat-surat izin yang diterbitkan sebagai tebusan balas budi,” katanya, dalam webinar yang sama.
Kepala Departemen Kebijakan Publik KAMMI Wilayah Kalbar 2020-2022, Muhammad Al-Iqbal, mengamini pernyataan dari Siti.
Baca Juga: PMI Kabupaten Karanganyar Gelar Temu Donor Darah Sukarela dan Penggerak Donor Darah
“Politik sejatinya suatu hal yang baik, justru para oknum politikus tersebutlah yang memberikan stigma kepada masyarakat bahwasanya politik itu suatu hal yang kotor," kata Iqbal.
Ia lantas menyarankan agar pemuda menilik visi misi kepala daerah dalam Pilkada 2020, dan terus mengawal pilkada serentak, 9 Desember 2020 mendatang.
Webinar tersebut terselenggara pada 3 Desember 2020, mulai dari jam 19:00-21:20, diikuti oleh kurang lebih 100 peserta dari berbagai lintas Provinsi dan Profesi.
Baca Juga: Jadi Momen Pertama Stephanie Pimpin Pertandingan di Laga Juventus vs Dynamo Kiev, Tuan Rumah Menang!
Dihadiri oleh pembicara yang pakar di bidangnya, Yaitu : Lucius Karus ( Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Siti Chaakimah (Peneliti Sosial dan Lingkungan Epistema Institute), Edo Rakhman ( Koordinator Koalisi Golongan Hutan) Muhammad Al-Iqbal (Kepala Departemen Kebijakan Publik KAMMI Wilayah Kalbar 2020-2022).
“Masa Depan Milik kita, Kita harus bersatu untuk perbaikan kehidupan di masa mendatang” ucap Isna Iskandar, Koordinator Program Pendidikan Warga Muda.
Dalam webinarnya, Isna mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk menggunakan momentum Pilkada 2020 ini sebagai sarana membangun daerah lebih maju dan tetap memperhatikan lingkungan.
